Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Peta Jalan Sistem Informasi untuk Deteksi Penyakit Menular

Kompas.com - 26/08/2021, 14:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun peta jalan Sistem Informasi Zoonosis dan EIDs (SIZE) nasional.

SIZE merupakan sistem deteksi, pelaporan, dan respons dini tentang infomasi kejadian penyakit menular yang dilakukan secara realtime.

Sistem tersebut terkoordinasi dan dioperasikan oleh tenaga kesehatan di sektor kesehatan masyarakat, hewan, dan satwa liar.

"SIZE ini sangat penting karena bisa meningkatkan awareness kita dan memberikan respons cepat dalam mengantisipasi penyakit," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Asosiasi Dinas Kesehatan: Covid-19 Jadi Penyakit Endemik Masih Tanda Tanya

Agus mengatakan, apabila awareness atau perhatian masyarakat bagus dan respons yang diberikan pun cepat, maka pencegahan adanya penyakit menular menjadi lebih besar.

Selain itu, dengan pengetahuan yang menjadi modal utama dan sistem yang ada mampu menciptakan informasi akurat, maka pencegahan penyakit pun dapat dilakuka lebih efektif.

"Jadi bukan hanya Covid-19, tapi semua penyakit. Kita tentu membutuhkan update penyakit-penyakit apa saja yang berisiko dan informasi ini harus cepat atau realtime," kata dia.

Agus mengatakan, SIZE awalnya dikembangkan Kemenko PMK bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan versi SIZE 1.0.

Sementara dalam implementasinya, versinya ditingkatkan menjadi 2.0 melalui Kementerian Pertanian dan FAO yang bekerja sama dengan BPPT.

Baca juga: Covid-19 Disebut Akan Menjadi Penyakit Endemi, Apa Maksudnya?

Hingga kini, SIZE berfokus pada penyakit rabies dan telah diujicoba di 4 kabupaten yang ada di 4 provinsi lokasi Pilot One Health.

Konsultan USAID IDDS Anis Fuad mengatakan, Indonesia adalah salah satu hotspot emerging infectious diseases sehingga perlu penguatan kapasitas nasional melalui sistem survailans yang andal.

Terutama untuk pengetahuan dan pengendalian penyakit menular baru serta zoonosis yang berpotensi pandemi.

"Perlu kolaborasi lintas sektor menggunakan pendekatan One Health. Tentunya didukung dengan sistem informasi dan mekanisme berbagi data antar kementerian/lembaga dan semua komponen kesehatan," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Ibu Menyusui yang Sudah Divaksinasi Covid-19 Tetap Berikan ASI

Sebelumnya telah disepakati berbagi data untuk penyakit zoonotic strategis prioritas tersebut. Antara lain penyakit anthrax, rabies, Al, leptospirosis, dan EIDs.

Anis mengatakan, tantangan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memperluas implementasi pilot, cakupan penyakit, koordinasi, manajemen pengetahuan, infrastruktur komunikasi dan jaringan, pembiayaan, serta interoperabilitas.

"Tahapan peta jalan SIZE nasional dimulai tahun ini melalui komitmen kementerian/lembaga terkait, aspek hukum dan kelembagaan, kualitas data, serta manajemen pengetahuan," kata Anis.

Selanjutnya pada 2022, pihaknya akan melakukan perluasan uji coba dengan mengembangkan modul baru dan tahun 2023, data yang ada bisa dimanfaatkan untuk survailans.

"Pada 2024 harapannya kita sudah bisa menghasilkan SIZE nasional yang mantap dan andal," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com