Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Kompas.com - 25/08/2021, 16:59 WIB
Baliho bergambar Puan Maharani di Jalan Pemuda, Blora, Selasa (3/8/2021), reklame adalah, apa itu reklame, reklame komersial adalah, tujuan reklame adalah KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANABaliho bergambar Puan Maharani di Jalan Pemuda, Blora, Selasa (3/8/2021), reklame adalah, apa itu reklame, reklame komersial adalah, tujuan reklame adalah
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, banyaknya baliho yang dipasang oleh politisi tidak otomatis mengerek elektabilitas politisi tersebut.

Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator yang memperlihatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto serta Ketua DPR Puan Maharani.

Berdasarkan hasil survei itu, elektabilitas Airlangga meningkat, sedangkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani turun meski wajah keduanya terpampang di banyak baliho.

"Jadi kalau saya simpulkan efek baliho, efek spanduk ini tidak uniform, tidak seragam. Untuk kasus Airlangga, ada efek positif buat Airlangga," kata Burhanuddin dalam konferensi pers rilis survei, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Bikin Baliho “Kepak Sayap Empon-empon”, Penjual Angkringan Ini Berharap Warungnya Ramai Lagi

Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Airlangga tercatat naik dari 0,2 persen pada April 2021 menjadi 1,1 persen pada Juli 2021.

Sementara itu, elektabilitas Puan justru turun dari 1,1 persen pada April 2021 menjadi 0,4 persen pada Juli 2021.

Burhanuddin menyampaikan, berdasarkan survei, popularitas kedua tokoh itu sebetulnya mengalami peningkatan, yakni dari 25 persen ke 33 persen bagi Airlangga dan 50 persen ke 60 persen bagi Puan.

"Cuma masalahnya adalah tingkat ketersukaannya masih rendah terhadap Mbak Puan. Cak Imin popularitasnya tidak bergerak dibanding survei sebelumnya, mungkin balihonya kurang banyak," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Baliho Puan Maharani Jadi Sasaran Vandalisme, PDI-P Kota Blitar Tak Lapor Polisi

Oleh sebab itu, Burhanuddin menilai Puan mesti meningkatkan penetrasinya dan menyampaikan pesan yang lebih baik lagi lewat baliho-baliho yang dipasang.

Sebab, popularitas Puan dibandingkan Airlangga dan Muhaimin sebetulnya terbilang sudah cukup tinggi sejak sebelum baliho marak dipasang.

"Jadi bagaimana tingkat dikenalannya itu bersifat positif afeksinya, di situ bukan semata-mata pasang foto atau logo tapi hal-hal lain yang mungkin bisa meningkatkan sentimen positif," kata Burhanuddin.

Baca juga: Waketum Golkar Akui Marak Baliho Airlangga untuk Kerek Popularitas

Adapun survei Indikator menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan tokoh dengan elektabilitas tertinggi dengan angka 26,2 persen.

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 20,8 persen sedangkan Gubernur DKI Jakarta ada di urutan ketiga dengan elektabilitas 15,5 persen.

Survei elektabilitas calon presiden ini digelar oleh Indikator pada 30 Juli 2021-4 Agustus 2021 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang.

Penerikan sampel menggunakan multistage random sampling. Survei ini memliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.