Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Golkar Akui Marak Baliho Airlangga untuk Kerek Popularitas

Kompas.com - 11/08/2021, 22:53 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengakui baliho Airlangga Hartarto yang dipampang di ruang publik merupakan bagian dari upaya sosialisasi calon presiden (Capres) 2024.

Pemasangan itu, kata dia, juga sudah diatur oleh DPP Partai Golkar.

"Awalnya atribut sosialisasi dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah," kata Doli di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (11/8/2021).

Doli menuturkan, Partai Golkar ingin meningkatkan popularitas Airlangga yang sudah diputuskan sebagai capres. Apalagi, tiga tahun lagi Pemilu 2024 digelar.

Baca juga: Pengamat: Gibran Seharusnya Bisa Tolak atau Sarankan PDI Perjuangan Tak Pasang Baliho Puan Maharani

Selain itu, diakui Golkar, popularitas dan elektabilitas Airlangga masih rendah.

"Karena itu diperlukan kerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan bahwa baliho tersebut dipasang dalam rangka sosialisasi Airlangga kepada publik untuk Pemilu 2024.

Ia menerangkan, sosialisasi itu merupakan tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar pada Maret 2021.

"Sebetulnya sosialisasi Ketua Umum Partai Golkar kepada masyarakat ini merupakan hasil dari Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar bulan Maret 2021 yang lalu," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Ace mengungkapkan, dalam rapimnas dan rakernas tersebut, telah diperintahkan kepada setiap jajaran struktural partai dan anggota Fraksi Partai Golkar di berbagai tingkatan untuk melakukan sosialisasi.

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Makin Dikenal Publik Belum Tentu Disukai

Maraknya Baliho sejumlah politisi di ruang publik menjadi sorotan publik. Para politisi dianggap tak memiliki simpati terhadap rakyat yang tengah kesulitan karena berhadapan dengan pandemi Covid-19.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, pemasangan baliho membuat seorang politisi menjadi perbincangan publik, tetapi umumnya bernada negatif.

"Alih-alih mendapatkan simpati dan dukungan publik, yang ada malah cibiran kan? Coba dicek, sejak munculnya baliho-baliho di pinggir jalan, orang bukannya respek, yang ada ya bully-an, kritik keras," kata Adi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com