Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Kala Napi Korupsi Jadi Brand Ambassador Antikorupsi

Kompas.com - 25/08/2021, 15:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merekrut mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Puluhan pegawainya yang berprestasi dieksekusi, mantan koruptor diakomodasi.

KPK di bawah Firli Bahuri kembali menelurkan kebijakan yang memicu polemik dan kontroversi.

Setelah isu perjalanan dinas, kini komisi antirasuah akan merekrut mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi duta antikorupsi. Para pencuri uang rakyat ini akan diangkat menjadi penyuluh antikorupsi.

Ini merupakan bagian dari program KPK dalam upaya mengedukasi masyarakat terkait pendidikan antikorupsi.

Testimoni dari para agen antikorupsi ini akan digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi para tahanan kasus korupsi lainnya tentang dampak korupsi dan kerugian menyandang status sebagai koruptor.

Program ini akan menyasar para narapidana kasus korupsi yang hampir selesai masa hukumannya.

KPK telah melakukan sosialisasi ke Lapas Sukamiskin dan Tangerang untuk menyeleksi narapidana kasus korupsi yang bisa direkrut untuk menjadi penyuluh.

Menurut KPK, sudah ada tujuh narapidana kasus korupsi yang lulus ujian. Ketujuh orang tersebut berasal dari Lapas Sukamiskin Bandung sebanyak empat orang dan Lapas Perempuan Tangerang sebanyak tiga orang. Mereka diseleksi melalui ujian yang dilakukan oleh pakar psikologi.

Menuai kritik dan polemik

Kebijakan ini langsung menuai kritik dan memicu polemik. Tak hanya dinilai aneh, kebijakan ini juga diragukan efektivitasnya.

Korupsi adalah kejahatan extra ordinary. Karena itu penanganannya juga harus extra ordinary dengan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera.

Hukuman sosial sudah selayaknya diberikan kepada para perampok uang rakyat ini agar kapok, bukan malah memuliakan mereka dengan memberi panggung dan tempat terhormat dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Selain itu, selama ini para napi kasus korupsi ditengarai menikmati fasilitas dan keistimewaan selama menjalani hukuman di tahanan.

Apakah pengalaman ini yang akan dibagikan dan disampaikan kepada narapidana kasus korupsi lainnya?

Kebijakan ini juga dikritik karena dianggap bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi.

Pasalnya, KPK susah payah menyingkirkan para pegawainya yang dinilai berprestasi dalam memberantas korupsi dan lebih memilih mengakomodasi para narapidana kasus korupsi.

Kebijakan ini akan semakin mendegradasi kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Daftar panjang

Melibatkan narapidana kasus korupsi sebagai penyuluh antikorupsi ini menambah daftar panjang kebijakan Firli Bahuri yang memicu kontroversi.

Sebelumnya, publik juga gerah dengan kebijakan lembaga ini yang membolehkan perjalanan dinas pegawai KPK dibiayai penyelenggara.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perpim itu disebutkan bahwa perjalanan dinas pegawai KPK dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Sejumlah pegiat antikorupsi mengkritik kebijakan ini. Mereka menilai KPK telah keluar dari jalur dan semangat awal dibentuknya lembaga antirasuah ini. Aparat penegak hukum tidak boleh menerima apa pun dari pihak yang diawasi demi menjaga independensi.

Kebijakan ini bisa berimbas pada konflik kepentingan. Perjalanan dinas pegawai yang bertugas memberantas korupsi dibiayai oleh lembaga atau instansi yang diawasi.

Aturan ini juga akan menjatuhkan wibawa dan marwah KPK karena seolah melegalkan gratifikasi.

Mengapa KPK memberi ruang pada narapidana kasus korupsi untuk menjadi penyuluh antikorupsi? Apakah ini terobosan yang layak diapresiasi? Apakah strategi ini akan efektif mencegah korupsi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (25/8/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.