WHO Tegur RI soal Mobilitas Masyarakat di Jawa, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelonggaran PPKM

Kompas.com - 23/08/2021, 11:57 WIB
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APetugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, teguran yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap Indonesia terkait meningkatnya mobilitas masyarakat di Pulau Jawa, merupakan bentuk pengawasan.

Sebab, kata Dicky, pandemi Covid-19 merupakan ancaman global sehingga perilaku masyarakat di satu negara akan berdampak pada negara lain.

"Jadi kita tidak bisa mengasingkan diri, mengekslusifkan diri, pasti akan dibandingkan, dimonitor oleh lembaga asing dan internasional dan ini untuk kepentingan kita juga," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/8/2021).

Baca juga: UPDATE: Kasus Kematian Covid-19 Selalu di Atas 1.000 Per Hari dan Teguran WHO

Dicky mengatakan, dengan teguran tersebut, pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pelonggaran aktivitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa.

Ia menilai, pelonggaran yang diberikan pemerintah cukup dratis sehingga mobilitas masyarakat meningkat.

"Sikap pemerintah adalah me-review pelonggaran itu karena menurut saya terlalu drastis dan tidak bergradasi yang benar dan tidak koheren antarsektor ada yang 100 persen ada yang ini. Nah ini yang berbahaya, harus sama semua sektor itu harus paralel dan koheren," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus Varian Delta Meningkat Hampir 2 Kali Lipat dalam 5 Hari

Lebih lanjut, Dicky mengingatkan, laju penularan varian Delta belum selesai meski sudah terjadi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Ingat PPKM ini hanya memperlambat penyebaran virus, dia (PPKM) mengubah skenario terburuk, iya, tapi tidak completely menyelesaikan tapi memperlambat dan ingat mayoritas penduduk kita masih rawan terpapar Covid-19," ucap Dicky.

Sebelumnya diberitakan, WHO mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan demi membendung penularan virus corona.

Baca juga: Selama PPKM Kasus Harian Covid-19 dan BOR Turun, tetapi Angka Kematian Masih Tinggi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.