WHO Tegur RI soal Mobilitas Masyarakat di Jawa, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelonggaran PPKM

Kompas.com - 23/08/2021, 11:57 WIB
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APetugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, teguran yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap Indonesia terkait meningkatnya mobilitas masyarakat di Pulau Jawa, merupakan bentuk pengawasan.

Sebab, kata Dicky, pandemi Covid-19 merupakan ancaman global sehingga perilaku masyarakat di satu negara akan berdampak pada negara lain.

"Jadi kita tidak bisa mengasingkan diri, mengekslusifkan diri, pasti akan dibandingkan, dimonitor oleh lembaga asing dan internasional dan ini untuk kepentingan kita juga," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/8/2021).

Baca juga: UPDATE: Kasus Kematian Covid-19 Selalu di Atas 1.000 Per Hari dan Teguran WHO

Dicky mengatakan, dengan teguran tersebut, pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pelonggaran aktivitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa.

Ia menilai, pelonggaran yang diberikan pemerintah cukup dratis sehingga mobilitas masyarakat meningkat.

"Sikap pemerintah adalah me-review pelonggaran itu karena menurut saya terlalu drastis dan tidak bergradasi yang benar dan tidak koheren antarsektor ada yang 100 persen ada yang ini. Nah ini yang berbahaya, harus sama semua sektor itu harus paralel dan koheren," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus Varian Delta Meningkat Hampir 2 Kali Lipat dalam 5 Hari

Lebih lanjut, Dicky mengingatkan, laju penularan varian Delta belum selesai meski sudah terjadi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Ingat PPKM ini hanya memperlambat penyebaran virus, dia (PPKM) mengubah skenario terburuk, iya, tapi tidak completely menyelesaikan tapi memperlambat dan ingat mayoritas penduduk kita masih rawan terpapar Covid-19," ucap Dicky.

Sebelumnya diberitakan, WHO mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan demi membendung penularan virus corona.

Baca juga: Selama PPKM Kasus Harian Covid-19 dan BOR Turun, tetapi Angka Kematian Masih Tinggi

Diberitakan Reuters, 19 Agustus 2021, hal itu dikarenakan data baru yang menunjukkan bahwa mobilitas untuk ritel dan rekreasi telah mencapai tingkat pra-pandemi di beberapa wilayah utama.

Laporan situasi terbaru WHO menyoroti "peningkatan signifikan dalam mobilitas masyarakat dalam ritel dan rekreasi" di provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang secara kolektif menampung sekitar 97 juta orang.

Adapun yang dimaksud ruang ritel dan rekreasi mengacu pada restoran, kafe, pusat perbelanjaan, perpustakaan, museum, dan taman hiburan.

"Perumusan rencana konkret dan tindakan mendesak sangat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak peningkatan mobilitas pada transmisi dan kapasitas sistem kesehatan," tulis laporan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.