Formappi: DPR Mesti Lebih Produktif Capai Target Pengesahan RUU

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya lebih produktif agar dapat memenuhi target pengesahan rancangan undang-undang (RUU) yang telah mereka tetapkan.

"DPR mestinya bisa lebih produktif jika konsisten dan berkomitmen untuk fokus bekerja sesuai dengan fungsi pokok mereka," kata peneliti Formappi Albert Purwa dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

"Keberhasilan memenuhi target pengesahan RUU yang sudah ditetapkan sendiri sebagai program prioritas merupakan tolok ukurnya," imbuh dia.

Menurut Albert, rendahnya prouktivitas DPR tercermin dari kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun 2020-2021 yang hanya berhasil mengesahkan RUU Otonomi Khusus Papua.

Sementara, ada sejumlah RUU lain tak kunjung disahkan, misalnya RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Baca juga: Formappi Anggap Kinerja DPR 2019-2024 Terburuk Selama Reformasi

Padahal, kata Albert, RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana merupakan RUU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Diperpanjangnya kembali pembahasan RUU PDP dan perubahan UU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu contoh tentang rendahnya komitmen DPR dan Pemerintah untuk merespons persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat," kata Albert.

Albert menuturkan, perpanjangan pembahasan RUU memang diizinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU MD3 dan Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Namun, ia mengingatkan, alasan perpanjangan RUU tersebut harus jelas, misalnya karena materi muatan RUU bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak, serta beban tugas komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

"Tetapi apa saja alasan perpanjangan pembahasan RUU-RUU tersebut tidak terinformasikan kepada publik sebagai pihak yang harus tunduk kepada setiap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara," kata dia.

Baca juga: Gagalnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Tunggakan Legislasi Sejak 2012

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan daftar 33 RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Dari 33 RUU tersebut, sejauh ini DPR baru mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.