Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan Pemilu Serentak 2024, dari Bentuk Surat Suara, hingga Antisipasi jika Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Kompas.com - 08/08/2021, 20:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak direncakan berlangsung pada 2024. 

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Aqidatul Izza Zain menilai, ada sejumlah tantangan bagi pemilih yang harus diperhatikan terkait pelaksanaan pemilu serentak.

“Tantangannya adalah ya kompleksitas pemilu sendiri, karena tadi ada pemilihan presiden yang diselenggarakan bersamaan dengan pileg, baik itu DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Izza dalam diskusi virtual, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Pemilu Serentak 2024, Bawaslu: Siapkan Kerangka Regulasi dan Sistem TI

Izza mengatakan, salah satu tantangan besar bagi masyarakat yakni soal surat suara.

Ia menyampaikan, bentuk surat suara saat hari pencoblosan harus dibuat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

“Bukan hanya untuk meringankan beban penyelenggara, tetapi juga prinsipnya adalah untuk memudahkan pemilih,” kata Izza.

Ia juga mengingatkan, jangan sampai ada perubahan-perubahan teknis dalam surat suara yang justru semakin membingungkan.

Selain itu, Izza menyampaikan, jangan sampai ada perubahan terkait tata cara pengambilan suara melalui pencoblosan menjadi pencontrengan atau penulisan.

Sebab, ia mengatakan, ketentuan mengambil suara melalui pencoblosan juga sudah diatur dalam undang-undang terkait.

Baca juga: KPU Sarankan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 30 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

Bahkan, masyarakat di Indonesia sendiri sudah memiliki pemikiran bahwa pengambilan suara harus dilakukan dengan pencoblos surat suara.

Ia khawatir, perubahan dalam hal itu justru akan membuat banyak suara tidak sah.

“Selain dari sisi regulasi ini sendiri, pemilih kayak sudah tertanam mindset kalau pemilu tuh nyoblos, ‘Ayo datang ke TPS nyoblos’,” ucap dia.

“Tapi kalau tata cara pemberian suaranya diubah lagi takunya menimbulkan suara tidak sah lagi,” kata dia. 

Tantangan lainnya, terkait kemungkinan masyarakat terbelah seperti yang terjadi pada 2014 dan 2019.

Kemudian, terkait kehadiran berita hoaks, buzzer, dan ujaran-ujaran kebencian di media sosial juga perlu diwaspadai akan kembali terjadi di pemilu mendatang.

“Ini nanti akan makin parah di Pemilu 2024, ini yang harus kita perangi bersama,” ucap dia.

Kemudian, terkait politik uang. Izza menilai, politik uang semakin memiliki bentuk yang sangat bervariasi, bisa berupa paket data, uang elektonik, atau pulsa listrik.

Izza juga menyoroti perihal hasil penyelesaian sengketa pemilu nantinya.

Sebab, pelaksanaan pilpres berdekatan dengan pilkada.

Menurut dia, hal ini juga harus dipertimbangkan secara matang sejak saat ini oleh para pemangku kebijakan.

“Jangan sampai pilkada udah mulai tahapannya tapi sengketanya belum selesai,” ucap dia.

Baca juga: Tentang Revisi UU Pemilu, Jusuf Kalla Nilai Pemilu Serentak 2024 Akan Sangat Berat Dilaksanakan

Terakhir, ia mempertimbangkan suasana pascapandemi Covid-19. Meksipun hingga saat ini masih belum diketahui apakah pandemi Covid-19 selesai pada 2024, Izza ingin ada Langkah antisipasi dan jaminan terkait kesehatan dalam pelaksanaan pemilu serentak mendatang.

“Kita juga harus menyiapkan kalau misalkan 2024 nanti kita harus bebarengan lagi dengan Covid begitu, new normal, apa yang harus kita lakukan baik itu mulai tata kelola, protokol kesehatan yang diterapakan pada saat nyoblos atau kampanye,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com