Kompas.com - 24/02/2021, 06:36 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menilai pemilu serentak pada 2024 nanti akan sangat berat dilaksanakan.

Menurut Kalla, jika pilpres, pileg dan pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama, maka penyelenggaraannya akan begitu berat dan menelan banyak korban jiwa dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“(Pemilu serentak) bisa ndak dilaksanakan bersamaan? Menurut saya tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa akan kacau, atau seperti lima tahun lalu (pemilu) begitu beratnya, banyak petugas pemilu meninggal,” jelas Kalla dalam Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Kalla meneruskan, pelaksanaan pemilu serentak begitu berat dilakukan di Indonesia karena pemilu masih dilakukan secara manual.

“Tapi semua (pemilu) manual, karena tidak percaya pada komputer kan. Padahal pemilihan legislatif itu berapa calonnya, belum ditambah DPD, ditambah lagi pilkada. Sangat berat. Saya kira secara teknis kemampuan manusia terbatas dan membahayakan. Membahayakan atau tidak teliti,” lanjut Kalla.

Kalla juga menyinggung kelemahan pemilu serentak yang akan mengakibatkan Pilkada diselenggarakan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jusuf Kalla: Saya Selalu Hormat ke Bu Mega karena 2 Kali Diangkat Jadi Menteri

Hal ini, lanjut Kalla, akan membuat semua wilayah memiliki kepala daerah baru dalam waktu bersamaan.

“Dulu saya mengusulkan (Pilkada) diringkaskan tapi jangan juga satu kali. Nanti seluruh bupati, seluruh gubernur orang baru. Bagaimana kalau rapat semua orang baru? Tidak ada pengalaman, mestinya diselang selingi,” cetusnya.

Maka Kalla juga menyarankan bahwa Undang-Undang Pemilu tidak perlu banyak direvisi, kecuali terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

“Undang-undang (Pemilu) tidak perlu dirubah banyak. (hanya) saja (penyelenggaraan) Pilkada di tahun 2022 tetap jalan,” kata Kalla.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Nasional
Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Nasional
Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Nasional
Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X