Tentang Revisi UU Pemilu, Jusuf Kalla Nilai Pemilu Serentak 2024 Akan Sangat Berat Dilaksanakan

Kompas.com - 24/02/2021, 06:36 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menilai pemilu serentak pada 2024 nanti akan sangat berat dilaksanakan.

Menurut Kalla, jika pilpres, pileg dan pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama, maka penyelenggaraannya akan begitu berat dan menelan banyak korban jiwa dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“(Pemilu serentak) bisa ndak dilaksanakan bersamaan? Menurut saya tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa akan kacau, atau seperti lima tahun lalu (pemilu) begitu beratnya, banyak petugas pemilu meninggal,” jelas Kalla dalam Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Kalla meneruskan, pelaksanaan pemilu serentak begitu berat dilakukan di Indonesia karena pemilu masih dilakukan secara manual.

“Tapi semua (pemilu) manual, karena tidak percaya pada komputer kan. Padahal pemilihan legislatif itu berapa calonnya, belum ditambah DPD, ditambah lagi pilkada. Sangat berat. Saya kira secara teknis kemampuan manusia terbatas dan membahayakan. Membahayakan atau tidak teliti,” lanjut Kalla.

Kalla juga menyinggung kelemahan pemilu serentak yang akan mengakibatkan Pilkada diselenggarakan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jusuf Kalla: Saya Selalu Hormat ke Bu Mega karena 2 Kali Diangkat Jadi Menteri

Hal ini, lanjut Kalla, akan membuat semua wilayah memiliki kepala daerah baru dalam waktu bersamaan.

“Dulu saya mengusulkan (Pilkada) diringkaskan tapi jangan juga satu kali. Nanti seluruh bupati, seluruh gubernur orang baru. Bagaimana kalau rapat semua orang baru? Tidak ada pengalaman, mestinya diselang selingi,” cetusnya.

Maka Kalla juga menyarankan bahwa Undang-Undang Pemilu tidak perlu banyak direvisi, kecuali terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

“Undang-undang (Pemilu) tidak perlu dirubah banyak. (hanya) saja (penyelenggaraan) Pilkada di tahun 2022 tetap jalan,” kata Kalla.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.