Kompas.com - 26/07/2021, 07:46 WIB
Warga lanjut usia (lansia) saat menerima suntikan vaksin Bio Farma di SDN Grogol Selatan 17 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021). Sebanyak 156 warga lansia telah terdaftar untuk menerima vaksin Covid-19 tahap pertama di SDN Grogol Selatan 17 Pagi. Sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai lebih dari 38 juta orang, terdiri dari 17,4 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta orang lansia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga lanjut usia (lansia) saat menerima suntikan vaksin Bio Farma di SDN Grogol Selatan 17 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021). Sebanyak 156 warga lansia telah terdaftar untuk menerima vaksin Covid-19 tahap pertama di SDN Grogol Selatan 17 Pagi. Sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai lebih dari 38 juta orang, terdiri dari 17,4 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta orang lansia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah upaya pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19, muncul keluhan dari warga mengenai syarat mendapatkan vaksin yang dinilai terlalu berbelit.

Melalui media sosial Twitter, sejumlah warga mengaku sulit mendapatkan vaksin karena persoalan birokrasi.

Seorang warganet bercerita soal kerabatnya yang gagal mengikuti vaksinasi karena kartu tanda penduduk (KTP) barunya hilang dan hanya memiliki KTP yang lama.

Ironisnya, tak lama setelah gagal mendapat vaksin, kerabat warganet itu disebut terpapar Covid-19 kemudian meninggal dunia.

Warganet lain bercerita, ia dan keluarganya sudah menjalani proses screening dan dinyatakan dapat menerima vaksin. Namun, hal itu gagal karena mereka tidak membawa fotokopi KTP.

Baca juga: Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyatakan, warga yang ingin mendapatkan vaksin hendaknya tidak dipersulit oleh persoalan-persoalan birokratis.

"Berulang kali saya sampaikan bahwa vaksinasi tidak boleh birokratis, apalagi dipersulit. Target penyuntikan 2-5 juta ini harus dipermudah dengan berbagai pendekatan," kata Netty saat dihubungi, Sabtu (24/7/2021).

Netty mengatakan, masyarakat yang memiliki KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) semestinya dapat ikut vaksinasi tanpa dibatasi lokasi atau domisili.

"Pemerintah harus mempermudah mekanismenya," ujarnya.

Menurut Netty, perpindahan penduduk antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi tidak bisa dihindari, sehingga masyarakat harus dapat mengakses vaksinasi di mana pun.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.