Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2021, 13:40 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang diterapkan oleh pemerintah sejak 3 hingga 20 Juli 2021, nyatanya tidak menurunkan jumlah zona merah Covid-19.

Justru sebaliknya, selama penerapan PPKM Darurat, jumlah zona merah di Jawa-Bali meningkat.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 4 Juli 2021 tercatat ada 69 kabupaten/kota yang mengalami zona merah di Jawa-Bali.

Baca juga: Jakarta Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Sebaran Zona Merah di DKI

Kemudian pada 11 Juli 2021 meningkat menjadi 84 kabupaten/kota. Namun, pada 18 Juli 2021, kembali bertambah menjadi 105 kabupaten/kota.

Di bawah ini data zona merah di 7 provinsi di Jawa-Bali sejak 4 hingga 18 Juli 2021:

1. DKI Jakarta

Sejak tanggal 4 hingga 18 Juli 2021, ada 5 kabupaten/kota yang mengalami zona merah.

2. Banten

  • 4 Juli 2021:  3 kabupaten/kota zona merah
  • 11 Juli 2021: 3 kabupaten/kota zona merah
  • 18 Juli 2021: 7 kabupaten/kota zona merah

3. Jawa Barat

  • 4 Juli 2021: 15 kabupaten/kota zona merah
  • 11 Juli 2021: 20 kabupaten/kota zona merah
  • 18 Juli 2021: 21 kabupaten/kota zona merah

Baca juga: Sebaran 180 Zona Merah di Indonesia Data 18 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

4. Jawa Tengah

  • 4 Juli 2021: 20 kabupaten/kota zona merah
  • 11 Juli 2021: 28 kabupaten/kota zona merah
  • 18 Juli 2021: 29 kabupaten/kota zona merah

5. D.I Yogyakarta

Sejak tanggal 4 hingga 18 Juli 2021, ada 5 kabupaten/kota yang mengalami zona merah.

6. Jawa Timur

  • 4 Juli 2021: 20 kabupaten/kota zona merah
  • 11 Juli 2021: 19 kabupaten/kota zona merah
  • 18 Juli 2021: 33 kabupaten/kota zona merah

7. Bali

  • 4 Juli 2021: 1 kabupaten/kota zona merah
  • 11 Juli 2021:  4 kabupaten/kota zona merah
  • 18 Juli 2021:  5 kabupaten/kota zona merah

Baca juga: Kota Bogor Mau Terapkan Lagi Ganjil Genap, Pengawasan di RW Zona Merah Diperketat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com