Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2021, 12:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan terkait turunnya jumlah tes Covid-19, yang saat ini berdampak ke turunnya angka kasus Covid-19.

Fenomena ini terjadi menjelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4  pada 25 Juli 2021.

Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli, jika jumlah kasus menurun.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Atas hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah menghindari dugaan manipulasi data dengan cara melaporkan secara transparan kepada publik.

"Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan," ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah justru harus menggencarkan testing dan tracing Covid-19 menjelang pelonggaran PPKM Level 4.

Padahal, penurunan angka tes Covid-19 berdampak pada sulitnya mengetahui kondisi penularan virus corona yang sesungguhnya di masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah Jangan Hanya Gonta-ganti Istilah, Testing Kita Turun Drastis

Alifudin mengatakan, sejumlah asumsi pun muncul bahwa penurunan angka tes Covid-19 ini berkaitan dengan upaya pemerintah melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang.

"Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran di tanggal 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif," tuturnya.

Alifudin mengingatkan pemerintah yang seharusnya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Sebab, tiga hal itu merupakan upaya atau ikhtiar dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga penularan virus corona bisa dikendalikan atau dihentikan.

Baca juga: Kemenkes Akui Tes Covid-19 di Daerah PPKM Level 4 Turun 3 Hari Terakhir

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Safari Kebangsaan ke Banten Sosialisasikan Ganjar-Mahfud

Sekjen PDI-P Safari Kebangsaan ke Banten Sosialisasikan Ganjar-Mahfud

Nasional
Jelang Debat Pilpres, Muhaimin: Kami Sudah Siap

Jelang Debat Pilpres, Muhaimin: Kami Sudah Siap

Nasional
Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Nasional
Kampanye di Cirebon, Anies Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Kampanye di Cirebon, Anies Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Nasional
Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Nasional
Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Nasional
Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Nasional
Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Nasional
Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Nasional
Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Nasional
Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Nasional
Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Nasional
Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Nasional
Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com