Hindari Dugaan Manipulasi Data, Pemerintah Diminta Transparan soal Turunnya Tes Covid-19

Kompas.com - 22/07/2021, 12:16 WIB
Petugas medis mengambil spesimen swab dari seorang warga yang melintas di pos penyekatan yang dikendalikan Polres Blitar dan Malang di Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Minggu (16/5/2021) KOMPAS.COM/ASIP HASANIPetugas medis mengambil spesimen swab dari seorang warga yang melintas di pos penyekatan yang dikendalikan Polres Blitar dan Malang di Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Minggu (16/5/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan terkait turunnya jumlah tes Covid-19, yang saat ini berdampak ke turunnya angka kasus Covid-19.

Fenomena ini terjadi menjelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4  pada 25 Juli 2021.

Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli, jika jumlah kasus menurun.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Atas hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah menghindari dugaan manipulasi data dengan cara melaporkan secara transparan kepada publik.

"Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lanjutnya, pemerintah justru harus menggencarkan testing dan tracing Covid-19 menjelang pelonggaran PPKM Level 4.

Padahal, penurunan angka tes Covid-19 berdampak pada sulitnya mengetahui kondisi penularan virus corona yang sesungguhnya di masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah Jangan Hanya Gonta-ganti Istilah, Testing Kita Turun Drastis

Alifudin mengatakan, sejumlah asumsi pun muncul bahwa penurunan angka tes Covid-19 ini berkaitan dengan upaya pemerintah melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang.

"Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran di tanggal 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif," tuturnya.

Alifudin mengingatkan pemerintah yang seharusnya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Sebab, tiga hal itu merupakan upaya atau ikhtiar dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga penularan virus corona bisa dikendalikan atau dihentikan.

Baca juga: Kemenkes Akui Tes Covid-19 di Daerah PPKM Level 4 Turun 3 Hari Terakhir

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Nasional
Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Nasional
Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Nasional
Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

Nasional
Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional
Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Nasional
PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

Nasional
Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X