Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/07/2021, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada akhir April 2021, banyak orang India kabur ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, guna menghindari tsunami virus corona di negaranya.

Tercatat ada 132 WN India yang masuk ke Indonesia dengan pesawat carter melalui Bandara Soekarno-Hatta. Belasan orang di antaranya, saat itu, menurut Kementerian Kesehatan, mengalami positif Covid-19.

Ratusan WNA asal India tersebut sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

Baca juga: Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Usai banyak warga India yang masuk ke Indonesia, pemerintah membuat aturan pelarangan sementara bagi warga India ke Indonesia.

Kebijakan pelarangan sementara ini dianggap sebagai upaya antisipasi penyebaran virus dari warga India yang datang ke Indonesia.

Indonesia kebobolan

Setelah peristiwa itu, diketahui bahwa virus corona varian Delta mulai tercatat hadir di Indonesia. Sebagaimana diketahui, varian Delta atau B.1.617.2 awalnya ditemukan di India.

Masuknya ratusan WN India itu seperti menjadi penanda bahwa Indonesia belum benar-benar memperhatikan pintu masuk, terutama memantau warga negara asing yang masuk dari wilayah yang menjadi perhatian dunia seperti India.

Sebab, penularan varian Delta di Indonesia terjadi dari mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri dan sebagian kasus akibat transmisi lokal.

Awalnya virus ini terdeteksi di Jakarta. Saat itu ditemukan dua kasus.

Lalu, varian Delta menyebar ke Kabupaten Kudus, Kabupaten Bangkalan, hingga mendominasi di sejumlah wilayah di Indonesia saat ini.

Dari catatan Kementerian Kesehatan per 6 Juli 2021, ada 436 kasus varian Delta di Indonesia.

Baca juga: Cegah Penularan Varian Delta, Masyarakat Diminta Gunakan Dua Lapis Masker

Varian Delta merupakan yang paling mendominasi di Indonesia dibandingkan dengan varian Alpha, Beta, Eta, Iota, ataupun Kappa.

Dominasi varian Delta ini disebabkan varian tersebut memiliki kemampuan menular yang sangat tinggi dibandingkan dengan varian lainnya.

Seharusnya penularan varian Delta termasuk varian lainnya di Indonesia bisa dicegah bila sejak awal pemerintah memperketat pintu keluar masuk Indonesia.

Namun, hingga kini pemerintah tidak memilih kebijakan tersebut dengan alasan WHO atau organisasi kesehatan dunia tidak menyarankan negara untuk menutup pintu masuk bagi perjalanan internasional selama pandemi.

Baca juga: Waspada Varian Delta Telah Mendominasi di Indonesia dan Bersiap Kemungkinan Terburuk...

Meski begitu, seharusnya menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, pemerintah harus mampu memperkuat screening di setiap pintu masuk.

"Itu (penutupan pintu masuk) tidak mengharuskan ditutup, tapi yang dilakukan adalah penguatan screening di pintu masuk yang selama ini Indonesia lengah dan lemah karena regulasinya yang saya kritik dari awal," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

Dicky mengatakan, durasi karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri idealnya 14 hari, ditambah 7 hari khusus untuk pelaku perjalanan dari negara yang terdeteksi varian Delta dan Alpha.

Baca juga: Sebaran Varian Alpha, Beta, Delta, Eta, Kappa dan Iota di Indonesia Data 6 Juli 2021


Bisa terjadi seperti India

Ledakan kasus Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini terjadi begitu cepat dan dalam skala yang sangat besar. Grafik kasus positif harian di Indonesia memperlihatkan peningkatan kasus yang sangat tajam sejak Juni 2021.

Tidak seperti lonjakan sebelumnya yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan, ledakan kasus kali ini terjadi hanya dalam hitungan minggu. Bahkan, penambahan kasusnya pun tidak main-main.

Pada Kamis (8/7/2021), kasus baru Covid-19 bertambah 38.391 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Indonesia.

Baca juga: UPDATE: Tertinggi Selama Pandemi, Kasus Aktif Covid-19 Capai 359.455

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.417.788 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dicky Budiman mengatakan, dengan dominasi varian Delta di Indonesia, kita harus lebih bersiap terhadap lonjakan kasus yang diperkirakan memuncak di Jawa sekitar pertengahan Juli 2021.

"Pemerintah harus merespons data ini dengan benar. Pengalaman di banyak negara, untuk meresponsnya harus perkuat respons, apa pun vaksin harus dipercepat untuk mengurangi jumlah orang berpotensi jadi berat jika terinfeksi walaupun tetap bisa tertular,” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Jika tidak ada upaya intervensi dalam menekan pandemi Covid-19 di Tanah Air, hal buruk seperti yang terjadi di India dan Malaysia kemungkinan terjadi. Hal ini pernah diungkap oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Sehingga, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya intervensi, ini bisa terjadi seperti di India, Malaysia," kata Ma'ruf di Tangerang, Selasa (15/6/2021).

Hal yang sama juga pernah diungkap oleh ahli epidemiologi Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo.

"Apa yang terjadi di India, Malaysia, dan beberapa negara lain juga bisa terjadi di Indonesia kalau kita tidak mau belajar dari pengalaman buruk negara lain itu," katanya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Varian Delta Lebih Menular, dari 1 Orang Bisa ke 5 Orang

Skenario terburuk

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selama dua pekan ke depan merupakan masa kritis bagi Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan terus mengalami kenaikan dan melampaui 40.000 kasus baru dalam sehari.

"Angka ini bisa akan terus naik seperti hari kemarin 29.000, bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40.000 ataupun lebih," ujar Luhut dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Skenario Terburuk yang Disiapkan Pemerintah jika Kasus Covid-19 Harian Capai 40.000

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, kata Luhut, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario jika seandainya situasi Covid-19 di Indonesia benar-benar jatuh ke situasi terburuk.

Dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan misalnya. Kemudian juga menambah stok oksigen. Dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah, seperti Morowali, Cilegon, dan Batam.

Baca juga: Pasien Aktif Covid-19 di Jakarta Tembus 100.062, Skenario Darurat Mulai Berjalan

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri. Termasuk membuka peluang bantuan dari negara tetangga, seperti Singapura dan China.

Luhut meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini, dan jangan pula meremehkan terhadap berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah.

"Jadi semuanya kekuatan kita kerahkan, jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah," kata Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Nasional
Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Nasional
PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

Nasional
Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Nasional
Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Lukas Enembe "Mogok" Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Nasional
Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Nasional
Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Nasional
Hilal 1 Ramadan 1444 H Tidak Terlihat di Papua karena Mendung

Hilal 1 Ramadan 1444 H Tidak Terlihat di Papua karena Mendung

Nasional
Pengamat Sebut Kesepakatan Tiga 'King Maker' Bisa Tentukan Terbentuknya Duet Prabowo-Ganjar

Pengamat Sebut Kesepakatan Tiga "King Maker" Bisa Tentukan Terbentuknya Duet Prabowo-Ganjar

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, Tulis Surat untuk Firli Cs

Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, Tulis Surat untuk Firli Cs

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset

Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset

Nasional
KPK Sebut Persidangan Ungkap Sekretaris MA Diduga Turut Serta dalam Rangkaian Besar Suap

KPK Sebut Persidangan Ungkap Sekretaris MA Diduga Turut Serta dalam Rangkaian Besar Suap

Nasional
Ketua Bawaslu Minta ASN Hati-hati Saat Foto bersama Peserta Pemilu, Bisa Kena Sanksi

Ketua Bawaslu Minta ASN Hati-hati Saat Foto bersama Peserta Pemilu, Bisa Kena Sanksi

Nasional
Lukas Enembe Disebut Tolak Minum Obat dari Dokter KPK

Lukas Enembe Disebut Tolak Minum Obat dari Dokter KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke