Saat Orang India ke Indonesia dengan Pesawat Carter hingga Varian Delta Mendominasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada akhir April 2021, banyak orang India kabur ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, guna menghindari tsunami virus corona di negaranya.

Tercatat ada 132 WN India yang masuk ke Indonesia dengan pesawat carter melalui Bandara Soekarno-Hatta. Belasan orang di antaranya, saat itu, menurut Kementerian Kesehatan, mengalami positif Covid-19.

Ratusan WNA asal India tersebut sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

Usai banyak warga India yang masuk ke Indonesia, pemerintah membuat aturan pelarangan sementara bagi warga India ke Indonesia.

Kebijakan pelarangan sementara ini dianggap sebagai upaya antisipasi penyebaran virus dari warga India yang datang ke Indonesia.

Indonesia kebobolan

Setelah peristiwa itu, diketahui bahwa virus corona varian Delta mulai tercatat hadir di Indonesia. Sebagaimana diketahui, varian Delta atau B.1.617.2 awalnya ditemukan di India.

Masuknya ratusan WN India itu seperti menjadi penanda bahwa Indonesia belum benar-benar memperhatikan pintu masuk, terutama memantau warga negara asing yang masuk dari wilayah yang menjadi perhatian dunia seperti India.

Sebab, penularan varian Delta di Indonesia terjadi dari mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri dan sebagian kasus akibat transmisi lokal.

Awalnya virus ini terdeteksi di Jakarta. Saat itu ditemukan dua kasus.

Lalu, varian Delta menyebar ke Kabupaten Kudus, Kabupaten Bangkalan, hingga mendominasi di sejumlah wilayah di Indonesia saat ini.

Dari catatan Kementerian Kesehatan per 6 Juli 2021, ada 436 kasus varian Delta di Indonesia.

Varian Delta merupakan yang paling mendominasi di Indonesia dibandingkan dengan varian Alpha, Beta, Eta, Iota, ataupun Kappa.

Dominasi varian Delta ini disebabkan varian tersebut memiliki kemampuan menular yang sangat tinggi dibandingkan dengan varian lainnya.

Seharusnya penularan varian Delta termasuk varian lainnya di Indonesia bisa dicegah bila sejak awal pemerintah memperketat pintu keluar masuk Indonesia.

Namun, hingga kini pemerintah tidak memilih kebijakan tersebut dengan alasan WHO atau organisasi kesehatan dunia tidak menyarankan negara untuk menutup pintu masuk bagi perjalanan internasional selama pandemi.

Meski begitu, seharusnya menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, pemerintah harus mampu memperkuat screening di setiap pintu masuk.

"Itu (penutupan pintu masuk) tidak mengharuskan ditutup, tapi yang dilakukan adalah penguatan screening di pintu masuk yang selama ini Indonesia lengah dan lemah karena regulasinya yang saya kritik dari awal," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

Dicky mengatakan, durasi karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri idealnya 14 hari, ditambah 7 hari khusus untuk pelaku perjalanan dari negara yang terdeteksi varian Delta dan Alpha.

Bisa terjadi seperti India

Ledakan kasus Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini terjadi begitu cepat dan dalam skala yang sangat besar. Grafik kasus positif harian di Indonesia memperlihatkan peningkatan kasus yang sangat tajam sejak Juni 2021.

Tidak seperti lonjakan sebelumnya yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan, ledakan kasus kali ini terjadi hanya dalam hitungan minggu. Bahkan, penambahan kasusnya pun tidak main-main.

Pada Kamis (8/7/2021), kasus baru Covid-19 bertambah 38.391 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Indonesia.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.417.788 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dicky Budiman mengatakan, dengan dominasi varian Delta di Indonesia, kita harus lebih bersiap terhadap lonjakan kasus yang diperkirakan memuncak di Jawa sekitar pertengahan Juli 2021.

"Pemerintah harus merespons data ini dengan benar. Pengalaman di banyak negara, untuk meresponsnya harus perkuat respons, apa pun vaksin harus dipercepat untuk mengurangi jumlah orang berpotensi jadi berat jika terinfeksi walaupun tetap bisa tertular,” ujarnya.

Jika tidak ada upaya intervensi dalam menekan pandemi Covid-19 di Tanah Air, hal buruk seperti yang terjadi di India dan Malaysia kemungkinan terjadi. Hal ini pernah diungkap oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Sehingga, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya intervensi, ini bisa terjadi seperti di India, Malaysia," kata Ma'ruf di Tangerang, Selasa (15/6/2021).

Hal yang sama juga pernah diungkap oleh ahli epidemiologi Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo.

"Apa yang terjadi di India, Malaysia, dan beberapa negara lain juga bisa terjadi di Indonesia kalau kita tidak mau belajar dari pengalaman buruk negara lain itu," katanya.

Skenario terburuk

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selama dua pekan ke depan merupakan masa kritis bagi Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan terus mengalami kenaikan dan melampaui 40.000 kasus baru dalam sehari.

"Angka ini bisa akan terus naik seperti hari kemarin 29.000, bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40.000 ataupun lebih," ujar Luhut dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, kata Luhut, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario jika seandainya situasi Covid-19 di Indonesia benar-benar jatuh ke situasi terburuk.

Dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan misalnya. Kemudian juga menambah stok oksigen. Dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah, seperti Morowali, Cilegon, dan Batam.

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri. Termasuk membuka peluang bantuan dari negara tetangga, seperti Singapura dan China.

Luhut meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini, dan jangan pula meremehkan terhadap berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah.

"Jadi semuanya kekuatan kita kerahkan, jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah," kata Luhut.