Banggar DPR Nilai Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen pada 2022 Sulit Dicapai Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5 persen akan sulit dicapai pemerintah, apabila pertumbuhan ekonomi pada 2021 di bawah 3 persen.

Hal itu terjadi karena Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 hingga saat ini. Sehingga, Banggar DPR berharap pemerintah dapat menumbuhkan ekonomi minimal 4 persen.

"Semoga saja lonjakan kasus ini tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini kita harapkan PDB bisa tumbuh minimal 4 persen," kata Muhidin dalam rapat paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

"Sebab pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen, bila pertumbuhan PDB kita tahun ini di bawah 3 persen," tuturnya.

Baca juga: Menkeu: Jika Pembatasan Berlangsung Lama, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun 4 Persen

Selain itu, Muhidin berharap bahwa pendapatan negara 2022 yang telah direncanakan dapat tumbuh lebih baik dari 2021.

Meskipun, lanjut dia, penerimaan perpajakan pada 2022 masih melanjutkan berbagai subsidi fiskal untuk menopang keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional selama tiga tahun anggaran ini.

"Akan tetapi seiring dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 maka pendapatan negara, kita harapkan tumbuh secara paralel," kata dia.

Ia menambahkan, DPR juga berharap belanja pemerintah pada 2022 dapat lebih tepat sasaran dan pelaksanaannya lebih optimal bagi pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Jokowi: Kontribusi Ekonomi Digital Baru 4 Persen dari PDB

Sebab, kata dia, tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan counter cyclical dengan belanja yang sangat besar sehingga defisit APBN di atas 3 persen PDB.

Oleh karena itu, melihat segala kelemahan pada belanja tahun-tahun sebelumnya, Banggar DPR meminta rencana RAPBN harus segera diperbaiki.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani merespons apa yang disampaikan oleh Banggar DPR, menjelang penutupan rapat paripurna.

Puan mengingatkan kepada pemerintah untuk mengatur belanja kementerian/lembaga agar lebih efektif dan efisien mengingat situasi bangsa yang sedang melawan pandemi Covid-19.

Baca juga: Ketua DPR Sarankan Pemerintah Pakai Teknologi Digital untuk Data Kelangkaan Oksigen

Puan mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

"Saya meminta pemerintah agar belanja kementerian/lembaga lebih efektif, efisien dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," kata Puan.

Ia juga mendorong agar pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 pada 2022.

Menurut Puan, kondisi pandemi bisa lebih baik atau justru menjadi lebih buruk pada tahun depan.

"Kami berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti kemudian juga mengantisipasi ketidakpastian Covid-19 yang mungkin bisa lebih parah atau Insya Allah membaik. Sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Puan.