Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi hoaks terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu, setelah adanya jawaban KPK yang menyebut bahwa tengah mengupayakan permintaan informasi hasil TWK yang diminta pegawai KPK melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) KPK.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pihak yang memohon yang meminta data kepada PPID KPK tidak hanya meminta data TWK. Akan tetapi, ada delapan poin dan informasi lain yang diminta pemohon.

Baca juga: ICW: Aneh jika KPK Berkoordinasi dengan Pihak Eksternal Terkait Hasil TWK

Sedangkan, hasil TWK yang diterima KPK dari BKN pada tanggal 27 April 2021 hanyalah satu dari delapan poin permintaan pemohon.

"Data hasil TWK yang diterima KPK itu pun merupakan data kolektif. Sedangkan data yang diminta pemohon merupakan data pribadi masing-masing pemohon," ucap Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).

"Sehingga sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut," ucap Ali.

Oleh sebab itu, lanjut Ali, KPK harus berkoordinasi lebih dahulu dengan BKN terkait permintaan pemohon.

Sebab, kata dia, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

Baca juga: Informasi TWK Dinilai Harus Transparan dan Akuntabel, Tak Terkait Rahasia Negara

KPK pun berharap pihak-pihak tertentu dapat terlebih dulu memahami substansinya secara utuh. Hal itu, kata Ali, agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang keliru di ruang publik.

"Masukan dan kritikan yang membangun bagi KPK tentu merupakan penyemangat untuk terus bekerja menjadi lebih baik lagi dengan berdasar pada ketentuan peraturan yang berlaku," ucap Ali.

Sebelumnya, ICW menilai janggal pernyataan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri soal kebutuhan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan.

Baca juga: ICW Minta Pimpinan KPK Tidak Bersembunyi dari Permasalahan TWK