Kompas.com - 17/06/2021, 12:07 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) berjalan usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATPenyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) berjalan usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, semestinya KPK tidak perlu berkoordinasi lagi untuk memberikan hasil asesmen TWK itu.

Sebab berdasarkan melalui Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyerahkan hasil TWK pada KPK pada 27 April 2021.

"Jadi justru aneh ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi dulu dengan pihak eksternal terkait hasil TWK," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (16/6/2021).

Kurnia menyebut ketidakjujuran KPK terkait dengan pemberian hasil TWK itu akan menguatkan pandangan publik, bahwa tes digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.

"Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan public bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.