Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Kompas.com - 15/06/2021, 15:26 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging mengungkapkan sejumlah pertemuannya dengan Wali Kota Bima Arya serta sejumlah pihak terkait dalam rangka memproses penyelesaian kasus GKI Yasmin.

Bona menyebut, sejak awal masa kepemimpinan Bima Arya, keduanya sudah mulai melakukan pembahasan kasus GKI Yasmin.

“Beliau tiba-tiba mengajak kami di satu alamat di Jakarta, di Kebayoran Baru, sebuah lembaga konsultan politik, yang di situ beliau bilang bahwa ‘Ya ini karena saya masih baru, saya masih perlu mendalami dan seterusnya’,” kata Bona dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2021).

Setelah pertemuan itu, kedua pihak masih terus melakukan sejumlah perundingan lain.

Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Bona mengatakan, Bima Arya sempat memiliki gagasan untuk membuat GKI Yasmin sebagai pusat keberagaman hingga membagi dua lahan gereja tersebut dengan masjid.

Namun, Bona juga mengatakan, dalam setiap pertemuan selanjutnya, Bima Arya kerap memberikan ide yang berbeda dari ide sebelumnya.

Pengurus GKI Yasmin tidak keberatan dengan ide Bima selama gereja itu dibangun di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor.

“Karena toh lokasinya masih di situ. Berarti gerejanya masih objek yang disebut putusan MA dan rekomendasi wajib Ombudsman. Dan kami sama sekai tidak punya keberatan bahwa harus berbagi dengan pusat keberagaman, justru itu cita-cita kami,” ujar dia.

Baca juga: YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin


Lebih lanjut, Bona menyebut Bima Arya juga sempat berjanji bahwa Pemkot akan mengurus IMB gereja tersebut di lokasi yang disepakati oleh pengurus GKI Yasmin.

Kemudian, dalam pertemuan di akhir bulan Desember 2019, pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti ide Bima Arya untuk membuka segel di GKI Yasmin.

“Dan satu lagi, setelah pembagian lahan yang dua itu, Bima itu berganti lagi ‘ya sudah lah nggak usah berbagi dengan siapa pun’. Ini Bima lagi yang ngomong. Jadi nggak jadi berbagi lahan dengan masjid?, ‘Nggak usah, gereja aja di situ’,” kata Bona.

“Terus gimana nanti IMB-nya?, ‘IMBnya akan kami uruskan’ kata Bima begitu, ‘Kami akan ngurusin. Pokoknya jemaat gereja GKI tinggal terima saja’. Lokasinya dimana pak?, ‘Ya di situ, di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor,” imbuh dia.

Oleh Karena itu, Bona pun kaget saat Bima Arya saat ini justru merelokasi GKI Yasmin.

Baca juga: Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Sebab, dalam setiap pertemuannya dengan Bima, pengurus GKI Yasmin sudah menegaskan tidak ingin direlokasi.

“Baru kemudian terkaget-kaget sekarang ini, Bima Arya merelokasi gereja yang sama sekali tidak pernah dipercakapkan. Sebenarnya pernah dipercakapkan tapi ya sudah langsung dinyatakan penolakannya oleh kami,” tutur dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com