MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Kompas.com - 15/06/2021, 15:43 WIB
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendaftarkan uji materil UU KPK (Sumber: Koordinator MAKI Boyamin Saiman) KOMPAS.com/RAHEL NARDAKoordinator MAKI Boyamin Saiman mendaftarkan uji materil UU KPK (Sumber: Koordinator MAKI Boyamin Saiman)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama Ketua KPK Firli Bahuri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (17/6/2021).

Menurut Boyamin, kehadiran Firli Bahuri dibutuhkan untuk memberikan keterangan yang komprehensif terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk para pegawai lembaga antirasuah itu.

Jika Firli tidak hadir, sambung Boyamin, maka keterangan dari para pimpinan KPK lainnya akan pincang.

"Ini sebagai komitmen (KPK), karena nanti khususnya Ketua jika tidak hadir, sebagai koordinator tentunya akan menjadikan pincang keterangan besok," kata Boyamin kepada Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Selain itu, Boyamin juga mengimbau agar semua pimpinan dan sekjen KPK hadir tanpa diwakili oleh pihak tertentu.

"Misalnya Wakil Ketua, 'oh ini bisa pada posisi (memberi keterangan), termasuk Ketua'. Kan tidak bisa Wakil Ketua mewakili Ketua, karena memang undangannya untuk keseluruhan pimpinan dan sekjen. Jadi saya mengimbau agar datang semua," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Boyamin khawatir jika semua pimpinan KPK tidak hadir dalam pemeriksaan di hari Kamis, maka informasi yang akan diberikan bisa berbeda-beda.

Padahal terkait dengan TWK, telah dinyatakan merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial atau atas kesepakatan bersama.

"Komnas HAM perlu mengundang semua pimpinan dan Sekjen (KPK) karena ini bisa berbeda keterangannya, dan juga kenapa yang diundang seluruh pimpinan karena sifatnya kolektif kolegial," kata Boyamin.

Baca juga: Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Diketahui Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan bahwa pimpinan dan sekjen KPK tidak hadir dalam pemeriksaan kedua yang dijadwalkan hari ini.

Namun, Anam menyatakan bahwa pihaknya telah menerima komitmen dari KPK bahwa para pimpinan dan sekjen lembaga antirasuah itu akan hadir pada Kamis mendatang.

Komitmen itu diterima Anam dari Biro Hukum KPK yang menemuinya pada Senin (14/6/2021) kemarin.

Baca juga: Novel Baswedan Yakin Ada Rencana Besar di Balik TWK KPK

Adapun, pemeriksaan terhadap pimpinan dan sekjen KPK dilakukan atas laporan dari Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK.

Sebelumnya pada pemeriksaan pertama Selasa (8/6/2021) para pimpinan KPK tak hadir dengan alasan ingin mendapatkan penjelasan dari Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak asasi apa yang muncul dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X