Kompas.com - 15/06/2021, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging mengungkapkan sejumlah pertemuannya dengan Wali Kota Bima Arya serta sejumlah pihak terkait dalam rangka memproses penyelesaian kasus GKI Yasmin.

Bona menyebut, sejak awal masa kepemimpinan Bima Arya, keduanya sudah mulai melakukan pembahasan kasus GKI Yasmin.

“Beliau tiba-tiba mengajak kami di satu alamat di Jakarta, di Kebayoran Baru, sebuah lembaga konsultan politik, yang di situ beliau bilang bahwa ‘Ya ini karena saya masih baru, saya masih perlu mendalami dan seterusnya’,” kata Bona dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2021).

Setelah pertemuan itu, kedua pihak masih terus melakukan sejumlah perundingan lain.

Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Bona mengatakan, Bima Arya sempat memiliki gagasan untuk membuat GKI Yasmin sebagai pusat keberagaman hingga membagi dua lahan gereja tersebut dengan masjid.

Namun, Bona juga mengatakan, dalam setiap pertemuan selanjutnya, Bima Arya kerap memberikan ide yang berbeda dari ide sebelumnya.

Pengurus GKI Yasmin tidak keberatan dengan ide Bima selama gereja itu dibangun di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor.

“Karena toh lokasinya masih di situ. Berarti gerejanya masih objek yang disebut putusan MA dan rekomendasi wajib Ombudsman. Dan kami sama sekai tidak punya keberatan bahwa harus berbagi dengan pusat keberagaman, justru itu cita-cita kami,” ujar dia.

Baca juga: YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin


Lebih lanjut, Bona menyebut Bima Arya juga sempat berjanji bahwa Pemkot akan mengurus IMB gereja tersebut di lokasi yang disepakati oleh pengurus GKI Yasmin.

Kemudian, dalam pertemuan di akhir bulan Desember 2019, pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti ide Bima Arya untuk membuka segel di GKI Yasmin.

“Dan satu lagi, setelah pembagian lahan yang dua itu, Bima itu berganti lagi ‘ya sudah lah nggak usah berbagi dengan siapa pun’. Ini Bima lagi yang ngomong. Jadi nggak jadi berbagi lahan dengan masjid?, ‘Nggak usah, gereja aja di situ’,” kata Bona.

“Terus gimana nanti IMB-nya?, ‘IMBnya akan kami uruskan’ kata Bima begitu, ‘Kami akan ngurusin. Pokoknya jemaat gereja GKI tinggal terima saja’. Lokasinya dimana pak?, ‘Ya di situ, di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor,” imbuh dia.

Oleh Karena itu, Bona pun kaget saat Bima Arya saat ini justru merelokasi GKI Yasmin.

Baca juga: Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Sebab, dalam setiap pertemuannya dengan Bima, pengurus GKI Yasmin sudah menegaskan tidak ingin direlokasi.

“Baru kemudian terkaget-kaget sekarang ini, Bima Arya merelokasi gereja yang sama sekali tidak pernah dipercakapkan. Sebenarnya pernah dipercakapkan tapi ya sudah langsung dinyatakan penolakannya oleh kami,” tutur dia.

“Kami bilang nggak bisa kalau relokasi, kami enggak. Karena lokasi sekarang pun adalah hasil relokasi. Jadi janganlah Pak kami direlokasi lagi,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghibahkan lahan seluas 1.668 meter persegi untuk pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.

Lokasi lahan yang disiapkan itu terletak di Jalan Abdullah Bin Nuh, Cilendek Barat.

Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, sejak awal Pemkot Bogor berkomitmen untuk menyelesaikan konflik antara warga dengan jemaat GKI Yasmin yang telah terjadi selama belasan tahun.

Bima berharap, dengan hibah lahan ini maka konflik bisa tuntas dan tidak ada lagi cap intoleransi yang dialamatkan kepada warga Kota Bogor.

"Hari ini adalah bukti komitmen Pemkot Bogor untuk memastikan hak beribadah. Komitmen dan janji Pemkot Bogor untuk menuntaskan persoalan tempat ibadah bagi saudara-saudara kita," ucap Bima, seusai menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Lahan, di GKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021).

Hibah lahan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan Abdullah bin Nuh Nomor 31, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

Nasional
Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Nasional
Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan di Pilkada DKI 2017

Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan di Pilkada DKI 2017

Nasional
Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Nasional
Sudah 32 Ribu Orang Tanda Tangan Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Sudah 32 Ribu Orang Tanda Tangan Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Nasional
PKR Gugat Putusan Bawaslu, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

PKR Gugat Putusan Bawaslu, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Ziarah ke Makam Bung Karno dan Kunjungi Istana Gebang

KSAD Dudung Ziarah ke Makam Bung Karno dan Kunjungi Istana Gebang

Nasional
Kemenag Bakal Renovasi Total MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Renovasi Total MTsN 19 Jakarta

Nasional
7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

Nasional
KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

Nasional
Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Nasional
Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Nasional
Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.