Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

“Pertama, pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah ini hendak menyuguhkan sebuah model pembangunan ekonomi berbasis partisipatif, serta melibatkan peran masyarakat secara aktif,” ucapnya.

Baca juga: JIIPE Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Kebutuhan Hunian Bakal Melesat

Sebab, imbuh Gus AMI, kawasan tersebut berkembang pesat dalam pembangunan, memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, serta sektor-sektor wisata yang bisa diunggulkan.

Kedua, pengembangan KEK berbasis perdesaan harus bisa menggali potensi yang ada di desa-desa, sehingga mampu menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan.

“Menurut saya pilihan pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah kawasan Teluk Tomini tepat dan sesuai momentumnya,” imbuh Gus AMI.

Terbukti, saat kondisi ekonomi bangsa ini terpuruk akibat hantaman Covid-19. Keempat provinsi dan kabupaten-kabupaten di dalam wilayah Teluk Tomini da[at bertransformasi menjadi daerah dengan daya tahan ekonomi kuat.

Baca juga: Realisasi Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tembus Rp 23,1 Triliun

Hal tersebut terjadi karena wilayah Teluk Tomini memiliki basis pertanian, kelautan, dan wisata yang kuat dan mampu menjadi penyangga.

“Ketiga, bergesernya lokus-lokus pertumbuhan yang tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Dengan demikian, pembangunan berperan penting dalam menjadikan daerah dan desa sebagai titik tumpu," jelasnya.

Selain berbicara mengenai potensi ekonomi Teluk Tomini, Gus AMI berpedapat bahwa saat ini perlu adanya penggeseran lokus pertumbuhan ke desa-desa di Indonesia.

“Sudah saatnya negara harus mewujudkan peran etisnya dalam bentuk intervensi kebijakan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Baca juga: Ragam Permasalahan Depok, dari Ketimpangan Pembangunan hingga Tingginya Angka Pengangguran

Sebagai informasi, dalam regional meeting tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid, dan Anggota DPR RI M Hasanuddin Wahid.

Hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Eduart Wolok, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Sulut diwakili Asisten II, Malut diwakili sekda, 26 bupati dan walikota, serta rektor beberapa perguruan tinggi dari dari empat provinsi tersebut, hingga akademisi, dan non-governmental organization (NGO).