Jokowi Temukan Pungli di Tanjung Priok, Anggota DPR: Pengingat untuk Penuhi Janji Perpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, temuan Presiden Joko Widodo terkait pungli di Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan pengingat dari Tuhan bahwa janji dan komitmen harus ditunaikan.

"Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," kata Didik dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Pasalnya, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini masih mengingat jelas bagaimana Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Contohkan Jadi Politisi Tak Harus Ada di Pemerintahan

Ia mengingatkan, Satgas itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Didik mengungkapkan, anggota dari Satgas itu juga tidak tanggung-tanggung di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.

"Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah," tutur Didik.

Ia mengingatkan, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Simbol Keberanian Perjuangan Hak-hak Politik Wong Cilik

Didik menyinggung political will pemerintah dalam memberantas pungli. Menurut dia, jika Perpres tersebut dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga kini, idealnya Pungli sudah tidak ada lagi atau kecil terjadi kembali.

"Faktanya, Presiden menemukan sendiri praktik pungli yang merajalela," tutur dia.

Atas hal tersebut, Didik mempertanyakan bagaimana nasib pelaksanaan Perpres Satgas Saber Pungli dalam tataran implementatif.

Ia pun mempertanyakan, apakah Perpres tersebut hanya sekadar menjadi produk politik yang berbasis kosmetik.

"Ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," ujar Didik.

Baca juga: Mahfud MD: Nafsu Korupsi Selalu Ada, Saber Pungli Masih Diperlukan

Lebih lanjut, Didik mengatakan bahwa seharusnya pemberantasan pungli bisa dilakukan dengan masif, terus menerus dan berkesinambungan. Sebab, melihat struktur terbentuknya, Satgas Saber Pungli telah dinilai ideal.

"Karena Satgas Saber Pungli ini Presiden yang mengeluarkan perpresnya, sebagai penanggung jawabnya. Dan aparat penegak hukum dan instansi penting lainnya menjadi anggota Satgas Saber Pungli," kata Didik.

Ia pun berharap, pungli dapat diberantas secara utuh. Hal ini karena pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Atas dasar itu pula, Didik menyampaikan harapan semua pihak agar Presiden segera menyadari dan mengingatkan para Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberantasan yang masif hingga pungli teratasi.

Baca juga: Usai Ditelepon Jokowi, Kapolri Instruksikan Jajarannya Aktif Berantas Premanisme

Sebelumnya, Presiden Jokowi melapor ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Laporan itu Jokowi sampaikan ketika berdialog dengan para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Kamis (10/6/2021).

Mulanya Jokowi bertanya kepada mereka tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan terminal.

Sebab, ia mendapat informasi adanya aksi pungutan liar (pungli) dan persoalan lainnya di kawasan tersebut.

"Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat, bener nggak? Tolong nanti diceritakan problemnya apa sehingga kita bisa memberikan jalan keluar," kata Jokowi dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.