Jokowi: Ibu Megawati Contohkan Jadi Politisi Tak Harus Ada di Pemerintahan

Kompas.com - 11/06/2021, 18:23 WIB
Tangkapan layar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021). KOMPAS.com/RAHEL NARDATangkapan layar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Megawati Soekarnoputri merupakan politisi yang memberikan banyak contoh bagi politisi lain.

Salah satunya, bersikap fleksibel untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan untuk Bidang Kepemimpinan Strategis Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia, Jumat (11/6/2021). 

"Sebagai seorang politisi Ibu Megawati telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi tidak harus berada di dalam pemerintahan. Menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan," ujar Jokowi.

Baca juga: Megawati Sebut Orang Indonesia Tak Disiplin, tapi Nilai Gotong Royong Tinggi

Selain itu, menurut Jokowi, keteguhan dan konsistensi Megawati sudah sangat teruji dalam memperjuangkan nasib masyarakat kecil memperjuangkan demokrasi dan hak-hak mereka.

Selain itu Megawati juga berperan dalam menjaga dan memperjuangkan kedaulatan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, sebagai aktivis pejuang demokrasi, Megawati juga menjadi simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat.

"Beliau telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah. Gerakan politik 'wong cilik' yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya. Dan atas dukungan para pejuang demokrasi yang lain, perjuangan tersebut membuahkan reformasi," tutur Jokowi.

Di samping itu, sebagai pemimpin banyak kebijakan strategis yang ditorehkan oleh Megawati saat menjabat sebagai Wakil Presiden ke-8 dan Presiden ke-5 RI.

"Sebagai Wakil Presiden ke-8 dan Presiden ke-5, terlalu banyak kebijakan yang bisa ditujukan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau. Mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya UU sistem jaminan sosial nasional, lahirnya Perppu dan UU Antiterorisme, lahirnya UU KPK, dan masih banyak lagi," lanjutnya.

Baca juga: UU KPK Lahir di Era Megawati, Jokowi: Bukti Kepemimpinan Antikorupsi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Nasional
Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Kekerasan Seksual Makin Meresahkan, Komnas Perempuan Ingin RUU PKS Segera Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X