Jokowi: Ibu Megawati Simbol Keberanian Perjuangan Hak-hak Politik Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, Megawati Soekarnoputri merupakan simbol keberanian dalam perjuangan hak-hak politik rakyat. Presiden ke-5 RI itu, kata dia, membangkitkan gerakan politik rakyat kecil.

Hal ini Jokowi sampaikan melalui pidato virtual dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan kepada Megawati, Jumat (11/6/2021).

"Sebagai aktivis pejuang demokrasi, Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Universitas Pertahanan Official.

"Beliau telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah, gerakan politik wong cilik yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya," tuturnya.

Baca juga: UU KPK Lahir di Era Megawati, Jokowi: Bukti Kepemimpinan Antikorupsi

Menurut Jokowi, sejarah telah mencatat Megawati sebagai seorang pemimpin yang berperan besar dalam mendorong dan mengawal reformasi pada tata politik dan pemerintahan Indonesia.

Keteguhan dan konsistensi Mega, kata dia, sudah teruji dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil, memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat, serta dalam menjaga kedaulatan negara.

Oleh karenanya, Jokowi menilai, langkah Unhan memberikan gelar profesor kehormatan kepada Megawati sudah tepat.

"Sebagai seorang politisi Ibu Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi itu tidak harus berada di dalam pemerintahan, menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

Jokowi melanjutkan, kebijakan yang dibuat Megawati ketika menjabat sebagai wakil presiden ke-8 dan presiden ke-5 RI menggambarkan kepemimpinan strategis Ketua Umum PDI-P itu.

Kebijakan yang dimaksud seperti ekonomi kerakyatan, lahirnya Undang-undang Sistem Jaminan Nasional, lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan UU Anti-Terorisme, hingga lahirnya UU KPK.