Jokowi: Ibu Megawati Simbol Keberanian Perjuangan Hak-hak Politik Wong Cilik

Kompas.com - 11/06/2021, 18:08 WIB
Tangkapan layar Presiden Ke-5 RI memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021). KOMPAS.com/RAHEL NARDATangkapan layar Presiden Ke-5 RI memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, Megawati Soekarnoputri merupakan simbol keberanian dalam perjuangan hak-hak politik rakyat. Presiden ke-5 RI itu, kata dia, membangkitkan gerakan politik rakyat kecil.

Hal ini Jokowi sampaikan melalui pidato virtual dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan kepada Megawati, Jumat (11/6/2021).

"Sebagai aktivis pejuang demokrasi, Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Universitas Pertahanan Official.

"Beliau telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah, gerakan politik wong cilik yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya," tuturnya.

Baca juga: UU KPK Lahir di Era Megawati, Jokowi: Bukti Kepemimpinan Antikorupsi

Menurut Jokowi, sejarah telah mencatat Megawati sebagai seorang pemimpin yang berperan besar dalam mendorong dan mengawal reformasi pada tata politik dan pemerintahan Indonesia.

Keteguhan dan konsistensi Mega, kata dia, sudah teruji dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil, memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat, serta dalam menjaga kedaulatan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, Jokowi menilai, langkah Unhan memberikan gelar profesor kehormatan kepada Megawati sudah tepat.

"Sebagai seorang politisi Ibu Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi itu tidak harus berada di dalam pemerintahan, menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

Jokowi melanjutkan, kebijakan yang dibuat Megawati ketika menjabat sebagai wakil presiden ke-8 dan presiden ke-5 RI menggambarkan kepemimpinan strategis Ketua Umum PDI-P itu.

Kebijakan yang dimaksud seperti ekonomi kerakyatan, lahirnya Undang-undang Sistem Jaminan Nasional, lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan UU Anti-Terorisme, hingga lahirnya UU KPK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X