Pengamat: Ini Realitas Politik yang Harus Dihadapi Ganjar Pranowo

Kompas.com - 24/05/2021, 14:03 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menhadiri peluncuran Rumah Pilkada Kompas TV di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menhadiri peluncuran Rumah Pilkada Kompas TV di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (19/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai akan berat. Ganjar tidak diundang dalam acara partai yang dihadiri Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di Semarang, Sabtu (24/5/2021).

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, Ganjar harus berhadapan dengan "tembok besar" di internal PDI-P apabila bersikeras mencalonkan diri.

“Ini realitas politik yang harus dihadapi oleh Ganjar, dia harus berhadapan dengan tembok besar internal partainya sendiri, elektabilitas dan popularitas yang dia miliki tidak ada apa-apanya kalau punya mimpi di 2024,” kata Adi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Dianggap Berseberangan soal Pencapresan 2024, Ganjar Tak Diundang di Acara PDI-P yang Dihadiri Puan

Adi berpandangan, tidak diundangnya Ganjar ke acara PDI-P Jawa Tengah itu bertujuan untuk memperingatkan Ganjar yang dianggap memiliki ambisi untuk maju Pilpres 2024.

Hal itu, kata Adi, disebabkan karena ada kader kuat PDI-P yang tidak suka dengan elektabilitas Ganjar terkait Pilpres 2024.

Menurut Adi, kader tersebut mulai tidak nyaman karena dalam berbagai survei Ganjar kerap masuk dalam katagori calon presiden 2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ada orang dan pihak tertentu yang mulai enggak happy, mulai enggak nyaman dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang,” kata Adi.

Baca juga: Ganjar Tak Diundang Puan di Acara PDI-P, Pengamat: Manuver Penjegalan

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengungkapkan, Ganjar tidak diundang karena dianggap berseberangan dengan PDI-P soal pencapresan pada Pemilu 2024.

Kemudian, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sempat menyinggung mengenai pemimpin yang layak menjadi capres ialah sosok yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial.

Menurut Adi, kedua pernyataan dari pengurus PDI-P itu merepresentasikan suara dari pengurus PDI-P.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X