Soal Nasib 75 Pegawai, KPK Akan Koordinasi dengan Kemenpan RB hingga BKN Selasa Depan

Kompas.com - 22/05/2021, 16:11 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa memutuskan sepihak terkait nasib 75 pegawainya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Plt Juru Bicara Ali Fikri mengatakan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait 75 pegawai tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Menindaklanjuti arahan Presiden, KPK tentu tidak bisa memutuskan sendiri terkait tindak lanjut terhadap 75 orang pegawai yang dinyatakan TMS dari hasil TWK yang diselenggarakan oleh BKN tersebut,” jelas Ali saat dihubungi, Sabtu (22/5/2021).

Menurut dia, koordinasi pembahasan tersebut sudah dijadwalkan pada Selasa (22/5/2021) besok.

Baca juga: Sujanarko Sebut 2 Pimpinan KPK Yakin 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Bisa Dipecat

Ali mengatakan koordinasi akan dilakukan bersama BKN, Kemenpan RB, LAN, Kemenkumham dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ia berharap hasil koordinasi akan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi seluruh pegawai KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dijadwalkan selasa, 25 Mei 2021,” ujarnya.

Perihal polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK mendapat banyak sorotan, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai yang tak lolos tes.

Kepala Negara juga menyatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos.

Baca juga: ICW Desak Dewan Pengawas KPK Segera Panggil Firli Cs

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK.

Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri terkait tindak lanjut nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK sangat ambigu.

“Semestinya, menindaklanjuti omongan Presiden, Ketua KPK langsung mengeluarkan produk hukum untuk membatalkan penonaktifan 75 pegawai dan menegaskan bahwa seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara,” ucap Kurnia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X