Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel dan Pegawai KPK Lain Diretas, Pukat UGM: Polanya Khas, Target Spesifik, Tujuannya Tebar Teror

Kompas.com - 21/05/2021, 18:45 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan kepada sejumlah aktivis pemberantasan korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai wujud teror demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyusul adanya peretasan yang dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, Kamis (20/9/2021).

"Siapa pun pelakunya teror ini jadi ancaman untuk demokrasi, kebebasan berpendapat dan upaya pemberantasan korupsi," ungkap Zaenur pada Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Alami Peretasan, DPR Diminta Turun Tangan

Menurut Zaenur, ada perbedaan pola peretasan yang korbannya masyarakat biasa, aktivis, serta pegawai KPK.

Perbedaannya, menurut Zaenur, peretasan yang dialami masyarakat biasanya terjadi karena ada unsur kelalaian dari korban dan terkait dengan upaya penipuan.

"Kalau peretasan pada masyarakat, biasanya ada kelalaian di mana masyarakat tidak menetapkan two step verification," kata dia. 

Sementara itu, pada aktivis antikorupsi dan pegawai KPK, pola peretasan berjalan sistematis dan terkait dengan teror.

"Saya membedakan ini karena polanya sangat khas dan targetnya spesifik, tujuannya ingin menebar teror rasa takut," ujar Zaenur.

Selanjutnya, Zaenur meminta agar para aktivis antikorupsi dan para pegawai KPK tidak takut dalam menghadapi peretasan itu.

Baca juga: Akun Telegram dan Whatsapp Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Diretas

Sebab, menurut dia, teror dengan peretasan itu dinyatakan berhasil jika para aktivis antikorupsi dan pegawai KPK ketakutan dan tak lagi bersuara dengan kritis.

"Ini serangan pada gerakan antikorupsi di Indonesia dan ini harus menjadi alarm bagi aktivis antikorupsi dan pegawai KPK yang kritis untuk meningkatkan kewaspadaan diri," kata dia. 

"Tapi tidak perlu takut, atau khawatir. Karena teror berhasil jika korbannya tak lagi menjadi kritis," ucap dia.

Sebelumnya, melalui akun Twitter pribadinya, penyidik senior KPK Novel Baswedan mengumumkan bahwa akun aplikasi Telegram miliknya dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, telah diretas.

Dalam akun Twitter @nazaqistsha, Novel menyebut akun Telegram miliknya diretas pada pukul 20.22 WIB, dan akun Sujanarko pukul 20.31 WIB.

"Pengumuman, akun telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini sehingga tidak lagi dibawah kendali saya," kicau Novel, Kamis malam.

"Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 21.31 WIB juga dibajak sehingga tidak dalam kendali yang bersangkutan. Bila ada yang dihubungi gunakan akun tersebut, itu bukan kami," sambung Novel dalam kicauannya. 

Baik Novel dan Sujanarko adalah dua pegawai yang masuk dalam 75 pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca juga: ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Keduanya juga merupakan perwakilan 85 pegawai itu yang melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji atas dugaan pelanggaran etik.

Selain itu, keduanya menjadi perwakilan yang melaporkan semua Pimpinan KPK ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik pada penyelenggaraan TWK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com