Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Nilai jika Gelombang Kedua Covid-19 Terjadi di Indonesia Bukan karena Mutasi Baru, tetapi...

Kompas.com - 22/05/2021, 15:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang, Sugeng Ibrahim mengatakan, potensi terjadinya gelombang kedua Covid-19 di Indonesia tidak berhubungan langsung dengan adanya mutasi baru virus corona.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan justru menjadi faktor utama potensi kondisi tersebut.

"(gelombang kedua) itu tidak berhubungan langsung dengan mutasi virus. Tapi hubungannya adalah dengan tingkat kepatuhan. Apapun mutasinya, virus ini hanya berukuran 20 nanometer," ujar Sugeng dalam talkshow daring bertajuk "Varian Baru Covid-19" yang digelar Sabtu (22/5/2021).

Dia kemudian mencontohkan, di China hanya ada satu varian virus corona. Namun, penularan tetap tinggi hingga menyebabkan risiko kematian tinggi pada anak-anak.

Baca juga: Keranda dan Pocong Keliling Pelabuhan Ketapang, Ingatkan Bahaya Covid-19

Oleh karenanya, Sugeng menyarankan sejumlah protokol kesehatan dasar harus terus diterapkan semua pihak.

Pertama, memakai masker dengan baik dan benar serta berkualitas.

"Rekomendasinya sederhana, maskernya minimal masker medis atau kain yang memiliki dua lapis," tutur Sugeng.

Untuk masker K95 direkomendasikan bagi masyarakat yang rentan tertular atau menjalankan profesi yang berhubungan dengan crowd management.

Selain itu, kepatuhan menjaga jarak saat berada di tempat ramai dan mencuci tangan dengan rutin juga perlu dilakukan terus-menerus.

Kedua, mempercepat vaksinasi Covid-19 hingga tuntas.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jika Warga Disiplin Prokes, Penyekatan Arus Mudik Dikendorkan

 

"Jadi apapun (strategi vaksinasi) yang dilakukan pemerintah harus cepat, distribusi cepat, " tegasnya.

Ketiga, pengawasan terhadap distribusi vaksin dan alat kesehatan harus dilakukan dengan benar.

Sugeng menyinggung praktik jual beli vaksin Sinovac di Sumatera Utara oleh oknum dokter dan ASN yang meresahkan masyarakat.

Dirinya menyayangkan praktik tersebut.

"Ada pula alat swab yang di-recycle. Bagaimana Presiden tidak marah-marah setiap hari apabila kondisinya (penanganan Covid-19) seperti ini," tambah Sugeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com