Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pemda Tidak Lengah Saat Jumlah Kasus Covid-19 Menurun

Kompas.com - 20/05/2021, 09:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) tidak lengah ketika jumlah kasus Covid-19 sudah menurun.

Jokowi juga meminta semua pihak tidak menurunkan kewaspadaan apabila penurunan kasus Covid-19 sudah tercapai.

"Kalau sudah turun jangan lengah, jangan menurunkan kewaspadaan. Jangan lengah dan jangan tunggu chaos baru kita bertindak. Terlambat," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada Forkopimda se-Provinsi Riau, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Jokowi: Perlu Saya Sampaikan, Ancaman Penyebaran Covid-19 Belum Berakhir

Jokowi mengingatkan, kerja sama penanganan Covid-19 masih perlu terus dilakukan. Respons yang cepat dari semua pihak diperlukan saat ada peningkatan kasus Covid-19.

"Data itu selalu setiap hari menjadi makanan sehari-hari saya. Setiap provinsi seperti apa, posisi nasional seperti apa, kabupaten dan kota seperti apa kelihatan semuanya. Saya datang ke sini (Riau) juga dalam rangka itu," ungkap Jokowi.

Lantas, Jokowi memaparkan data kasus aktif Covid-19 di Provinsi Riau. Pada Februari 2021, kata Jokowi, kasus aktif berada di angja 1.071 kasus.

Pada Maret, kasus aktif naik menjadi 1.300 dan pada April kembali naik hingga 1.800 kasus.

"Ini ada kelengahan pasti. Meski sekarang (Mei) turun sedikit tapi masih di posisi yang tinggi. Hati-hati mengenai ini," tambah Jokowi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, Jokowi Tekankan Lagi Penggunaan Masker

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com