Kompas.com - 14/05/2021, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko mengaku dirinya pernah dilaporkan Ketua KPK, Firli Bahuri, lantaran menjadi narasumber di salah satu acara.

Sujanarko tak menjelaskan acara apa yang dimaksud. Ia hanya bercerita, ada orang yang tersinggung karena pernyataan Sujanarko di acara tersebut. Orang itu lalu menghubungi KPK.

Sujanarko merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca juga: Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

"Saya pernah tiba-tiba dilaporkan oleh Firli kok ke Pengawas Internal KPK. Bahkan saya pernah diperiksa oleh Dewan Pengawas. Penyebabnya apa? Saya hanya jadi narasumber seperti ini. Jadi ada orang tersinggung, katanya telepon KPK," beber Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Ekslusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/5/2021).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip pernyataan dalam tayangan video tersebut.

Dalam tayangan itu, Sujanarko melanjutkan bahwa dia heran karena Firli sebagai atasannya melaporkan dirinya ke Dewan Pengawas. Firli bukanya memanggil dirinya untuk meminta penjelasan atau memarahinya jika memang dia bersalah.

Sujanarko berpendapat jika seorang bawahan melaporkan atasan, itu merupakan hal yang wajar karena tidak ada mekanisme untuk mengingatkan atasan. Namun yang terjadi pada dirinya, dia justru dilaporkan oleh  atasannya.

"Kan aneh gitu. Anehnya gini, mestinya, pegawai ngelaporin atasan itu wajar, karena tidak ada mekanisme pegawai untuk mengingatkan atasan. Tapi kalau atasan melaporkan pegawai. Itu agak aneh bin ajaib," kata dia.

Terkait pengalamannya itu, Sujanarko menduga, Firli merupakan seorang yang tidak percaya diri, kejam, dan tidak suka sama dengan keberadaan Sujanarko di KPK.

Seharusnya, menurut dia, Firli memanggil dirinya dan menegur terlebih dulu apabila ada kesalahan, bukan melaporkan ke Pengawas Internal.

Baca juga: Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

"Mestinya dengan mekanisme manajemen, itu bisa diselesaikan. Panggil saya, marahi saya kalau saya salah," ungkap dia.

Pernyataan Sujarnarko itu muncul setelah ditanya Haris Azhar apakah pernah bermasalah dengan Ketua KPK Firli Bahuri, sehingga kemudian masuk dalam 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sujanarko sepakat dengan Haris Azhar bahwa TWK kemungkinan besar menjadi alat untuk menyingkirkan beberapa orang di KPK.

"Saya bilang sama sekali tidak relevan (soal-soal TWK) dengan KPK. Saya setuju (ini untuk menyingkirkan)," kata dia.

Asesmen terhadap para pegawai KPK yang dilakukan pada April hingga Mei 2021 atas permintaan KPK terkait dengan perubahan status para pengawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Asesmen itu tidak hanya melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi juga beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dari hasil asesmen itu, sebanyak 75 pegawai KPP dinyatakan tidak lolos TWK. 

Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 yang menyebut, 75 pegawai yang tidak lolos TWK dibebastugaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.