Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Kompas.com - 14/05/2021, 12:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko mengingatkan seluruh pimpinan lembaga antirasuah tersebut harus menggunakan sistem kolektif kolegial dalam menjalankan tugas.

Ia menjelaskan, sistem kepemimpinan itu dapat diartikan bahwa tidak boleh hanya ada satu orang yang mampu mengendalikan organisasi tersebut.

"Sebetulnya, sistem kepemimpinan KPK itu kolektif kolegial. Jadi harusnya satu orang, tidak bisa mengendalikan organisasi. Siapapun itu," kata Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Ekslusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/5/2021).

Sebelumnya, Kompas.com telah mendapatkan izin Haris Azhar untuk mengutip pernyataan dalam tayangan video tersebut.

Baca juga: Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Pernyataan Sujanarko itu untuk menanggapi polemik yang muncul usai pegawai KPK mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di mana 75 pegawai terancam diberhentikan karena tak lolos tes itu.

Menyadari ada keanehan dalam TWK dan menyinggung sistem kepemimpinan, Sujanarko pun menantang pimpinan KPK selain Ketua KPK Firli Bahuri untuk menonjolkan hati nuraninya mengungkap kejanggalan tes itu.

"Justru itu saya tantang di sini, untuk empat pimpinan yang lain itu, lebih menonjolkan hati nuraninya. Harus lebih berani," tegasnya.

Diketahui, empat pimpinan KPK selain Firli di antaranya Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Sujanarko juga menilai wajar jika publik menagih kehadiran mereka setelah tampak  ada kejanggalan dalam tes tersebut.

"Menurut saya, publik harus menagih mereka. Karena gaji mereka sudah besar lho. Itu gaji dari negara dong, uang rakyat lho itu," ucapnya.

Baca juga: Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Sebelum menantang empat pimpinan KPK untuk menonjolkan hati nurani, pria yang akrab disapa Koko itu menuturkan bahwa sejak awal, asesmen TWK tidak digunakan untuk memberhentikan pegawai.

Tes tersebut seharusnya digunakan untuk pemetaan pegawai atau mapping.

"Setiap sosialisasi ke pegawai, bahkan di rapat-rapat dengan struktural itu, asesmen itu hanya digunakan untuk mapping. Kedua, rapat-rapat selama ini terkait rencana pembuatan peraturan KPK tentang asesmen itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," jelasnya.

Sujanarko mengatakan bahwa laporan dari wadah pegawai KPK juga menganggap asesmen tidak perlu dilakukan untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun yang terjadi selanjutnya adalah asesmen tersebut dispekulasikan mengancam keberadaan 75 pegawai KPK yang tak lolos.

Baca juga: Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

"Ini kan aneh banget. Pengguna KPK Pak Presiden, pengguna KPK itu DPR, pengguna KPK yaitu MK. Semua stakeholder itu rela dan setuju tidak perlu ada asesmen. Dari pegawai KPK menjadi ASN," nilai dia.

Diketahui, asesmen yang dilakukan pada April hingga Mei 2021 atas dasar permintaan KPK untuk menjadikan pegawainya berubah status menjadi ASN.

Adapun asesmen ini tidak hanya melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melainkan melibatkan beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Polemik ini berlanjut mana kala Ketua KPK Firli Bahuri menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 yang menyebut, 75 pegawai yang tidak lolos TWK dibebastugaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.