Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kompas.com - 14/05/2021, 09:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Gusdurian angkat bicara terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara khusus, Gusdurian menaruh perhatian kepada salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK, yakni Staf Humas KPK Tata Khoiriyah.

Dalam situs Gusdurian.net, putri ketiga Gus Dur, Anita Wahid, mempertanyakan bagaimana seorang Tata dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK. Hal tersebut dapat diartikan Tata tidak memiliki wawasan kebangsaan.

Baca juga: Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Padahal, Anita menceritakan, Tata adalah seorang Gusdurian yang tidak perlu lagi dipertanyakan wawasan kebangsaannya.

"Komitmennya terhadap toleransi dan kebebasan beragama sangat kuat, yang akhirnya membawa dia pada Jaringan Gusdurian, di mana dia secara aktif membantu merintis dan membesarkan Jaringan Gusdurian. Didikan langsung Mbak Alissa. Jadi kalau soal wawasan kebangsaan udah enggak perlu diragukan lagi," tulis Anita dalam situs Gusdurian.net, Selasa (11/5/2021).

Anita juga menegaskan, Tata adalah seorang Gusdurian yang merupakan asisten pribadi Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

Terkait agama, Anita menegaskan bahwa Tata berasal dari keluarga seorang kiai. Oleh karena itu, menurutnya, persoalan kunut tak perlu diragukan lagi kepada Tata.

"Dia berasal dari keluarga seorang kiai. Jadi kalau urusan kunut aja sih (yang kayaknya segitu pentingnya sampai harus ditanyain di TWK), enggak usah ditanya lagi deh," ujarnya.

Baca juga: SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Tata sejak muda sudah aktif berorganisasi di Nahdlatul Ulama (NU).

Bahkan, secara kultural, Anita menilai praktik-praktik NU sudah mendarah daging pada diri Tata.

Anita juga bercerita soal Tata yang bergabung ke KPK sejak 2017 dengan menjadi Staf Humas. Ia mengaku bangga dengan Tata yang dinilainya sangat berdedikasi dalam tugas.

Dia bercerita, Tata bahkan kerap bergadang untuk menjalankan tugas, terlebih ketika ada operasi tangkap tangan (OTT).

"Kerap dia harus begadang karena dia memang harus siap setiap saat, kalau-kalau ada OTT atau hal lainnya yang butuh dia untuk menyiapkan konferensi pers dengan segera," tuturnya.

Baca juga: BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Anita mengaku, Tata juga sudah menceritakan soal tak lolos TWK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dia mengatakan, Tata menduga bahwa dirinya tak lolos karena tidak setuju kebijakan pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) KPK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com