Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/05/2021, 17:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan, sejak 2019 seluruh pihak bisa merasakan kemerosotan yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, kata dia, kemerosotan itu terjadi secara terstruktur bahkan hingga saat ini berbagai polemik di KPK terus terjadi.

Paling baru adalah soal penolakan uji formil terhadap Undang-undang (UU) KPK dan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk peralihan pegawai KPK menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) yang juga mengundang kontroversi.

"Ini tentu bukan kali pertama kita sama-sama tahu itu, tapi rasanya mungkin sejak 2019 kita bisa merasakan bagaimana KPK betul-betul merosot dan itu terjadi secara terstruktur," kata Lalola dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap Pada KPK Saat Ini?, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Ia mengatakan, kemerosotan terstruktur tersebut dapat teridentifikasi sejak revisi UU KPK disahkan.

Hal itu pula yang menyebabkan pihaknya dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain mengajukan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan revisi UU KPK tersebut.

Pasalnya, UU tersebut penuh dengan kejanggalan dari keseluruhan proses pembahasan sampai pengesahan.

"Tapi toh akhirnya kemarin kita kembali dipukul lagi dengan putusan MK. Betapa pun kita mengapresiasi ada dissenting opinion yang memberikan spirit lagi, tapi kita juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa permohonan itu ditolak MK," kata dia.

Baca juga: ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Oleh karena itu, ujar Lola, apabila KPK akhirnya melemah, maka ada banyak faktor yang secara tidak langsung akan terdampak yang menjadi kekhawatiran bersama.

"Lihat KPK sekarang ini kemudian muncul narasi, ya sudah KPK itu sudah tidak berdaya, tidak ada bedanya lagi ada atau tidak ada KPK pada titik ini," kata dia.

"Itu sebetulnya narasi yang mungkin wujud kemarahan, keputusasaan melihat kondisi KPK sekarang, tetapi di sisi lain kita masih berharap ada hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga KPK tetap ada dan kembali lagi seperti KPK sebelum kepemimpinannya Firli Bahuri dan sebelum revisi UU KPK," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com