Kompas.com - 07/05/2021, 17:52 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan, sejak 2019 seluruh pihak bisa merasakan kemerosotan yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, kata dia, kemerosotan itu terjadi secara terstruktur bahkan hingga saat ini berbagai polemik di KPK terus terjadi.

Paling baru adalah soal penolakan uji formil terhadap Undang-undang (UU) KPK dan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk peralihan pegawai KPK menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) yang juga mengundang kontroversi.

"Ini tentu bukan kali pertama kita sama-sama tahu itu, tapi rasanya mungkin sejak 2019 kita bisa merasakan bagaimana KPK betul-betul merosot dan itu terjadi secara terstruktur," kata Lalola dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap Pada KPK Saat Ini?, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Ia mengatakan, kemerosotan terstruktur tersebut dapat teridentifikasi sejak revisi UU KPK disahkan.

Hal itu pula yang menyebabkan pihaknya dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain mengajukan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan revisi UU KPK tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasalnya, UU tersebut penuh dengan kejanggalan dari keseluruhan proses pembahasan sampai pengesahan.

"Tapi toh akhirnya kemarin kita kembali dipukul lagi dengan putusan MK. Betapa pun kita mengapresiasi ada dissenting opinion yang memberikan spirit lagi, tapi kita juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa permohonan itu ditolak MK," kata dia.

Baca juga: ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Oleh karena itu, ujar Lola, apabila KPK akhirnya melemah, maka ada banyak faktor yang secara tidak langsung akan terdampak yang menjadi kekhawatiran bersama.

"Lihat KPK sekarang ini kemudian muncul narasi, ya sudah KPK itu sudah tidak berdaya, tidak ada bedanya lagi ada atau tidak ada KPK pada titik ini," kata dia.

"Itu sebetulnya narasi yang mungkin wujud kemarahan, keputusasaan melihat kondisi KPK sekarang, tetapi di sisi lain kita masih berharap ada hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga KPK tetap ada dan kembali lagi seperti KPK sebelum kepemimpinannya Firli Bahuri dan sebelum revisi UU KPK," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X