Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Kompas.com - 27/04/2024, 13:52 WIB
Dwi NH,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris berharap, kebijakan Haji Ramah Lansia dapat diimplementasikan secara optimal, mulai dari tataran aturan, program, hingga kegiatan di lapangan.

Dengan menyediakan layanan khusus, jemaah haji lanjut usia (lansia) diharapkan bisa menjalankan ibadah haji dengan selamat, aman, nyaman, dan tanpa hambatan fisik atau gangguan kesehatan yang serius.

“Layanan ibadah Haji Ramah Lansia menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa jemaah lansia dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan aman. Saya berdoa dan berharap, implementasi Haji Ramah Lansia terutama saat nanti di Tanah Suci semakin baik,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/4/2024).

Ia juga berpesan kepada para jemaah haji, terutama lansia, untuk menjaga kesehatan di masa-masa menjelang pemberangkatan haji.

Baca juga: Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Adapun penyelenggaraan haji 1445 Hijriah (H)/2024 Masehi (M) sudah semakin dekat. Sesuai jadwal, jemaah mulai diterbangkan ke Arab Saudi pada Minggu (12/5/2024).

Untuk menyambut agenda tersebut, berbagai persiapan terus dimatangkan dan disempurnakan. Salah satu persiapan penting penyelenggaraan haji pada 2024 adalah mengoptimalkan layanan kepada seluruh jemaah haji, terutama kategori lansia.

Sebelumnya, Fahira mengapresiasi kebijakan Haji Ramah Lansia yang dicanangkan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Senator Jakarta tersebut, selain menyediakan pendamping khusus untuk membantu jemaah haji lansia saat keberangkatan ataupun di Tanah Suci, program Haji Ramah Lansia sebaiknya diimplementasikan sebelum pemberangkatan untuk memastikan efektivitasnya.

Baca juga: Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Program prahaji tersebut penting dilakukan agar terbangun kesadaran kepada seluruh jemaah haji lansia akan berbagai tantangan saat nanti menjalankan ibadah haji.

Jika kesadaran sudah terbangun, jemaah haji lansia akan lebih mempersiapkan diri menjaga kesehatan, meningkatkan kondisi fisik, dan stamina sebelum pemberangkatan.

Pastikan transportasi dan fasilitas mudah diakses

Dalam implementasi Haji Ramah Lansia, Fahira juga menekankan bahwa selain menyediakan pendamping yang terlatih dan berpengalaman, transportasi dan akomodasi yang disediakan harus bisa memenuhi kebutuhan jemaah haji lansia.

Selain itu, kata dia, fasilitas khusus perlu disediakan bagi jemaah haji lansia, seperti kursi roda atau kendaraan yang mudah diakses. 

Baca juga: Jakarta Tourist Pass Dirilis Juni 2024, Bisa Naik Kendaraan Umum Gratis

Dari sisi akomodasi, terutama di Mekkah dan Madinah, ia juga menyarankan pemerintah untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang ramah terhadap lansia, termasuk aksesibilitas yang baik, tempat istirahat yang memadai, dan layanan kesehatan yang tersedia.

“Setidaknya Haji Ramah Lansia harus memperhatikan tiga aspek utama perjalanan haji, yaitu transportasi, akomodasi, dan proses ibadah. Mari kita doakan bersama agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik, lancar, dan prima,” ujar Fahira.

Baca juga: Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Sebagai informasi, jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan dari Tanah Air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah mulai 12 hingga 23 Mei 2024.

Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari Tanah Air menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah mulai 21 Mei hingga 1 Juni 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com