Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Kompas.com - 07/05/2021, 17:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) yang telah dijalani para pegawai KPK dalam tahap peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Teman-teman (ICW) akhirnya melakukan aksi di depan KPK, menantang komisioner untuk menjalani tes yang sama," kata Peneliti ICW Lalola Easter dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk "Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap Pada KPK Saat Ini?", Jumat (7/5/2021).

"Apakah kemudian wawasan kebangsaannya itu betul terbukti? Jangan-jangan kalau komisioner menjalankan tes itu, enggak lulus," lanjut dia.

Baca juga: Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Menurut Lola, saat ini masyarakat dipertontonkan dengan akrobat-akrobat yang tidak masuk akal.

Ia mengatakan, orang yang memiliki kesadaran dan berpikir logis bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan TWK tersebut ada sesuatu yang tidak masuk akal.

Mulai dari pertanyaan-pertanyaan di tes wawasan kebangsaan yang sangat sexist dan sangat tidak patut ditanyakan kepada individu siapa pun.

"Karena itu pasti berkaitan dengan yang sifatnya sangat personal dan itu tidak relevan ditanyakan untuk menilai soal wawasan kebangsaan," kata dia.

"Kalau tanya sila ke-1 apa, sila ke-2 apa, itu sesuatu yang biasa, tapi ketika ada pertanyaan soal kenapa belum nikah? Apa yang membuat alasan Anda belum menikah di umur sekian? Itu sangat tidak beradab," kata dia.

Baca juga: Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Ditambah lagi, ujar Lola, terjadi lempar bola antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPK, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Sehingga sekarang kita jadi semakin dipertontonkan. Ini sebetulnya siapa yang punya kepentingan di sini? Kita yakin bahwa siapa pun yang punya kepentingan itu pasti kepentingan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," tegas dia.

Diketahui, terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan sebagai tahapan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dari ribuan orang yang ikut.

Selain dinyatakan tidak lulus, mereka juga akan dipecat oleh KPK.

Dari daftar yang sempat beredar, ke-75 nama tersebut rata-rata merupakan para penyidik senior dan andal di KPK yang telah mengungkap berbagai kasus korupsi besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com