ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Kompas.com - 07/05/2021, 17:45 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter dalam diskusi PKSMuda Talks di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter dalam diskusi PKSMuda Talks di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) yang telah dijalani para pegawai KPK dalam tahap peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Teman-teman (ICW) akhirnya melakukan aksi di depan KPK, menantang komisioner untuk menjalani tes yang sama," kata Peneliti ICW Lalola Easter dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk "Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap Pada KPK Saat Ini?", Jumat (7/5/2021).

"Apakah kemudian wawasan kebangsaannya itu betul terbukti? Jangan-jangan kalau komisioner menjalankan tes itu, enggak lulus," lanjut dia.

Baca juga: Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Menurut Lola, saat ini masyarakat dipertontonkan dengan akrobat-akrobat yang tidak masuk akal.

Ia mengatakan, orang yang memiliki kesadaran dan berpikir logis bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan TWK tersebut ada sesuatu yang tidak masuk akal.

Mulai dari pertanyaan-pertanyaan di tes wawasan kebangsaan yang sangat sexist dan sangat tidak patut ditanyakan kepada individu siapa pun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu pasti berkaitan dengan yang sifatnya sangat personal dan itu tidak relevan ditanyakan untuk menilai soal wawasan kebangsaan," kata dia.

"Kalau tanya sila ke-1 apa, sila ke-2 apa, itu sesuatu yang biasa, tapi ketika ada pertanyaan soal kenapa belum nikah? Apa yang membuat alasan Anda belum menikah di umur sekian? Itu sangat tidak beradab," kata dia.

Baca juga: Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Ditambah lagi, ujar Lola, terjadi lempar bola antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPK, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Sehingga sekarang kita jadi semakin dipertontonkan. Ini sebetulnya siapa yang punya kepentingan di sini? Kita yakin bahwa siapa pun yang punya kepentingan itu pasti kepentingan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," tegas dia.

Diketahui, terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan sebagai tahapan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dari ribuan orang yang ikut.

Selain dinyatakan tidak lulus, mereka juga akan dipecat oleh KPK.

Dari daftar yang sempat beredar, ke-75 nama tersebut rata-rata merupakan para penyidik senior dan andal di KPK yang telah mengungkap berbagai kasus korupsi besar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X