Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/05/2021, 17:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan, dalam menyelesaikan masalah tersebut perlu langsung ditunjuk pihak yang bertanggung jawab, yakni negara atau pemerintah.

"Rasanya penting untuk kita juga menagih kembali tanggung jawab negara atau dalam hal ini pemerintah, misalnya Presiden untuk menagih, entah komitmen, tanggung jawab," kata Lola dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap pada KPK Saat Ini?, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Menurut Lola, Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi terkait polemik yang melibatkan alih status kepegawaian KPK menjadi ASN.

Dalam hal ini adalah pertanggungjawaban tentang TWK yang soal-soalnya dinilai tidak masuk akal kepada para calon ASN dari KPK.

Tidak masuk akal yang dimaksud mulai dari pertanyaan tes yang tak sesuai hingga hasilnya yang juga dipertanyakan seluruh pihak.

"Menurut saya perlu kita sepakati atau jadi background pemikiran kita adalah negara ini sengaja. Kalau misalnya tidak mau dibilang sengaja ya membiarkan hal seperti ini terjadi," ucap dia.

Baca juga: Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Diketahui, terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan sebagai tahapan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dari ribuan orang yang ikut.

Namun, KPK belum menentukan sikap terkait nasib 75 pegawainya yang tidak lulus TWK.

KPK masih menunggu penjelasan dari Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara sebelum menentukan sikap.

Adapun, TWK itu menuai polemik karena sejumlah pegawai KPK yang berintegritas masuk dalam daftar 75 pegawai yang tidak lulus TWK.

Beberapa di antaranya juga diketahui pernah atau sedang menyelidiki kasus besar yang ditangani KPK.

Hal ini menyebabkan timbul kecurigaan bahwa TWK merupakan upaya sistematis terhadap pelemahan KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com