Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Meningkat, Jadi Modal Pemerintah Hadapi Tantangan

Kompas.com - 04/05/2021, 10:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, April 2021.

Angka kepuasan publik pada April mencapai 69,1 persen atau meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Januari 2021 yaitu 66,3 persen, dan Agustus 2020 mencapai 65,9 persen.

Dikutip Kompas.id, tingginya apresiasi publik tersebut diharapkan mampu menjadi modal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Pemerintah akan lebih solid bekerja

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, meningkatnya kepuasan publik menandakan perubahan kerja pemerintah ke arah yang semakin jelas, konsisten, dan lebih positif.

Perubahan itu di antaranya dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang politik dan hukum.

Mahfud menilai di bidang politik, publik melihat kebijakan pemerintah tepat dalam mengatasi konflik di Partai Demokrat.

Kebijakan pemerintah, kata dia, mematahkan kecurigaan sebagian orang yang menganggap pemerintah akan memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam konflik tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

"Betapa pun mungkin Moeldoko teman Presiden, teman saya, tetapi urusan hukum ini tak bisa main-main," kata Mahfud saat diwawancara Kompas, Jumat (30/4/2021) seperti dikutip Kompas.id.

Mahfud menegaskan, pihaknya tak akan surut dalam bekerja meski mayoritas publik sudah menyatakan puas dan yakin dengan kinerja pemerintah.

Pemerintah, janji dia, akan lebih solid, tetap bekerja keras, dan konsisten untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas.

Publik optimis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menuturkan, tingginya kepuasan publik adalah wujud dari rasa optimistis publik.

Sebab, menurutnya apabila masyarakat apatis kepada pemerintah, maka angka kepuasan publik tak akan bergeser, terlebih meningkat.

Philips menilai, peningkatan dalam kepuasan publik ini dapat dipengaruhi oleh penanganan pandemi dari pemerintah yang dinilai baik.

Penanganan pandemi yang membaik itu, lanjutnya, dilihat dari kasus baru Covid-19 yang menurun. Kemudian, ada pula program vaksinasi yang tengah digencarkan.

Tanggapan parpol

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, tingkat kepuasan yang besar harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras.

Ia menuturkan, pemerintah perlu bekerja lebih keras terutama dalam memulihkan ekonomi akibat Covid-19.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pemerintah terkait penanganan pandemi yang harus menjadi prioritas.

"Jangan terjebak pada selebrasi dini yang membuat abai dengan hal krusial dalam menghadapi Covid-19. Kesadaran masyarakat harus terus ditumbuhkan, terutama tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai ada ledakan gelombang kedua seperti di India," kata Herzaky, seperti dikutip Kompas.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com