Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf 69,1 Persen

Kompas.com - 03/05/2021, 20:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar 69,1 persen.

Sementara, responden yang menyatakan tidak puas sebesar 30,9 persen.

"Tingkat kepuasan secara umum, itu berada pada hasil survei terakhir April ini berada 69,1 persen. Artinya ini memang tidak jauh berbeda, meskipun memang ada tren kenaikan dibandingkan survei kita pada Januari 2021, sebesar 66,3 persen," kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari siaran Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Survei Populi Center: Tingkat Kepuasan pada Jokowi Turun, terhadap Maruf 39,0 Persen

Yohan menuturkan, survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang telah berjalan 18 bulan sejak dilantik pada Oktober 2019.

Adapun survei ini merinci tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dari empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Survei pertama dilakukan pada Agustus 2020. Tingkat kepuasan publik saat itu mencapai 65,9 persen. Survei berikutnya pada Januari 2021 menunjukkan angka 66,3 persen.

Untuk tingkat kepuasan publik terhadap politik dan keamanan, dalam hasil survei kali ini tercatat sebesar 77,0 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Pada survei sebelumnya, Januari 2021, tercatat 67,2 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan pada Agustus 2020, tingkat kepuasan lebih tinggi, yaitu 70,8 persen.

Kemudian, tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April ini sebesar 65,6 persen, Januari 2021 63,4 persen dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Untuk sektor ekonomi, tingkat kepuasan publik pada survei April 2021 sebesar 57,8 persen, Januari 2021 57,9 persen, dan Agustus 2020 sebesar 52,8 persen.

Terkait sektor kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan terhadap pemerintah pada survei kali ini mencapai 71,3 persen.

Sementara pada Januari 2021 sebesar 67,2 persen dan Agustus 2020 61,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 39,7 Persen Responden Anggap Pengesahan UU Cipta Kerja Tak Mendesak

Hasil survei pada April 2021 juga merinci proporsi responden yang menyatakan puas terhadap pemerintah, yakni simpatisan Jokowi 84,5 persen, bukan simpatisan Jokowi 44,0 persen, dan lainnya atau rahasia, tidak menjawab 63,9 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error  lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com