Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Masyarakat Belum Pikirkan Nama Capres

Kompas.com - 04/05/2021, 09:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, publik belum memikirakan nama-nama yang akan dipilih sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hasil sruvei Litbang Kompas pada April 2021 menunjukkan, sekitar 21 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan capres.

Angka tersebut tergolong tinggi karena lebih besar dari tingkat elektabilitas sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa capres 2024 mendatang.

Adapun tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei tersebut adalah Presiden Joko Widodo (24 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (16,4 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (10 persen), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (7,3 persen).

Namun, seperti diketahui, Jokowi tidak akan kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang karena Undang-Undang Dasar 1945 membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Baca juga: Safari Politik PKS, Pengamat: Koalisi Menuju Pemilu 2024 Tidak Mudah

Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati menilai, atmosfer pemilu belum terasa karena Pemilu 2024 baru akan berlangsung tiga tahun lagi.

Terlebih, saat ini masyarakat masih fokus memikirkan upaya pengendalian pandemi Covid-19 ketimbang menentukan pilihan calon presiden.

”Memang, masyarakat belum fokus pada agenda politik sehingga belum ada nama-nama yang mengerucut sebagai alternatif pilihan baru. Buktinya, dari nama-nama yang muncul di survei juga masih itu-itu saja,” ujar Mada, dikutip dari Kompas.id, Selasa (4/5/2021).

Adapun survei Litbang Kompas ini dilaksanakan pada 13-26 April 2021 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 reponden yang dipilih secara acak.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com