Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik soal Kerumunan di Pasar Tanah Abang, Anggota DPR: Pemprov DKI Tak Siap Antisipasi

Kompas.com - 03/05/2021, 12:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta beberapa hari terakhir.

Ia menilai, ada ketidaksiapan dari Pemprov DKI terhadap antisipasi membeludaknya pengunjung pasar menjelang Lebaran.

"Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membeludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah Abang," kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD: Jangan Cuma Sorot Tanah Abang, Tempat Umum Kalangan Atas Juga Padat

Politikus PDI-P itu mengatakan, antisipasi baru dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta justru setelah adanya kerumunan di area pasar.

Rahmad mengaku sudah melihat video membeludaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang dalam dua hari terakhir.

Melihat hal tersebut, ia menyayangkan dan mencemaskan keramaian pengunjung pasar yang menurutnya, sama sekali tidak menjaga jarak.

"Keadaan itu sudah mengkhawatirkan terhadap kemungkinan potensi paparan Covid-19," ujar dia.

Kerumunan di Pasar Tanah Abang, menurut dia, seolah bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran Covid-19.

Ia pun menyebutkan, salah satu langkah pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah dengan melarang mudik Lebaran 2021.

"Tetapi, di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya terhadap masa pandemi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD: Jangan Cuma Sorot Tanah Abang, Tempat Umum Kalangan Atas Juga Padat

Keramaian di Pasar Tanah Abang itu, kata Rahmad, sangat mengkhawatirkan semua pihak karena pengunjung yang berbelanja tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurut Rahmad, pengunjung di Pasar Tanah Abang terlihat tidak menjaga jarak sebagai salah satu protokol kesehatan di masa pandemi.

Oleh karena itu, dia meminta agar koordinasi dari Pemprov, aparat keamanan, dan Satuan Tugas (Satgas) DKI Jakarta diperkuat untuk mencegah kerumunan tersebut terjadi kembali di kemudian hari.

"Kita harus segera konsolidasi, gubernur, Satgas daerah, dan aparat keamanan TNI-Polri untuk mengkanalisasi supaya segera diurai. Sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi. Apalagi jika sampai sore hari," papar dia.

Lebih lanjut, politikus PDI-P ini menilai, seharusnya keraimanan di Pasar Tanah Abang dapat diantisipasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com