Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Kompas.com - 21/04/2021, 09:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ISU reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan mengocok ulang jajaran pembantunya.

Wacana perombakan kabinet ini pertama kali diembuskan anggota Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno.

Kabar ini kemudian diamini dan dikuatkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Bahkan, Ngabalin sempat menyatakan perombakan kabinet akan dilakukan pada pekan lalu.

Kabar perombakan kabinet ini berembus kencang usai DPR RI merestui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi.

Pembentukan dua kementerian ini berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang membahas surat dari Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi dipimpin oleh masing-masing menteri. Kemendikbud dipimpin oleh Nadiem Makarim, sementara Kemenristekdikti dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro.

Sementara Kementerian Investasi adalah kementerian yang benar-benar baru, meskipun sudah ada lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.

Melebar

Meski perombakan kabinet ini awalnya terkait perubahan nomenklatur kementerian, namun kabarnya Jokowi tak hanya akan menggeser menteri di kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur. Isunya, Presiden Jokowi juga akan menggeser dan mencopot sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Sejumlah menteri dikabarkan akan diganti. Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim santer akan diganti Jokowi. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

Senasib, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro juga harus rela kehilangan posisinya usai kementerian yang selama ini ia pimpin akan dilebur ke Kemendikbud. Mantan kepala Bappenas ini otomatis tak menjabat Menristek lagi setelah peleburan tersebut.

Selain Nadiem dan Bambang Brodjonegoro, sejumlah nama di Kabinet Jokowi juga disebut bakal diganti. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Anggota DPR Fraksi NasDem, Muhammad Rapsel Ali, kabarnya akan menggantikan Syahrul jadi Menteri Pertanian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki juga diisukan masuk daftar.

Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia diprediksi akan ditunjuk untuk memimpin Kementerian Investasi yang baru dibentuk.

Selain jajaran menteri, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga dikabarkan akan dicopot menyusul manuver politiknya di Partai Demokrat.

Bukan yang pertama

Kabar yang beredar, Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet hari ini, Rabu Pahing (21/4/2021). Namun kabar itu dibantah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com