JAKARTA, KOMPAS.com – Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran dinilai memuat banyak kejanggalan di dalamnya.
Kamus Sejarah Indonesia itu terdiri dari dua jilid, yang memuat informasi atau istilah kesejarahan dalam kurun waktu 1900 hingga 1988.
Sayangnya, kamus yang seharusnya menggambarkan informasi kesejarahan Indonesia tersebut diprotes karena dalam buku jilid I tidak mencantumkaan keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.
Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan
Pada jilid II, tidak ada nama Soekarno dan Mohammad Hattta dalam entry khusus. Padahal nama tersebut masuk pada penjelasan di awal kamus.
Sedangkan, nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa justru masuk entry khusus untuk diuraikan latar belakang personalnya.
Minta Ditarik
Sejumlah kejanggalan dalam Kamus Sejarah Indonesia kemudian membuat Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda protes dan meminta Kemendikbud menarik sementara kamus tersebut.
Bagi Huda, kejanggalan banyaknya kejanggalan dalam kamus tersebut dapat menjadi disinformasi serta berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik.
"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021) malam.
“Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi,” lanjut Huda.
Baca juga: Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan
Senada dengan Huda, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini meminta pemerintah mengklarifikasi dan menarik Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud itu.
Ia pun menilai kejanggalan dalam kamus sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa jika naskah kamus itu disusun dan disebar dengan sengaja.
"Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Selasa (20/4/2021).
Jazuli mengatakan setiap anak bangsa harus mengenal dan paham sejarah Indonesia secara utuh.