Kompas.com - 21/04/2021, 07:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comKamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran dinilai memuat banyak kejanggalan di dalamnya.

Kamus Sejarah Indonesia itu terdiri dari dua jilid, yang memuat informasi atau istilah kesejarahan dalam kurun waktu 1900 hingga 1988.

Sayangnya, kamus yang seharusnya menggambarkan informasi kesejarahan Indonesia tersebut diprotes karena dalam buku jilid I tidak mencantumkaan keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.

Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Pada jilid II, tidak ada nama Soekarno dan Mohammad Hattta dalam entry khusus. Padahal nama tersebut masuk pada penjelasan di awal kamus.

Sedangkan, nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa justru masuk entry khusus untuk diuraikan latar belakang personalnya.

Minta Ditarik

Sejumlah kejanggalan dalam Kamus Sejarah Indonesia kemudian membuat Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda protes dan meminta Kemendikbud menarik sementara kamus tersebut.

Bagi Huda, kejanggalan banyaknya kejanggalan dalam kamus tersebut dapat menjadi disinformasi serta berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik.

"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021) malam.

“Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi,” lanjut Huda.

Baca juga: Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Senada dengan Huda, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini meminta pemerintah mengklarifikasi dan menarik Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud itu.

Ia pun menilai kejanggalan dalam kamus sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa jika naskah kamus itu disusun dan disebar dengan sengaja.

"Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Selasa (20/4/2021).

Jazuli mengatakan setiap anak bangsa harus mengenal dan paham sejarah Indonesia secara utuh.

Bagi Jazuli, sosok KH Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran dan kiprah yang besar dalam dokumen sejarah Indonesia. T

Baca juga: Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asyari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

erlebih, kata Jazuli, KH Hasyim Asy’ari adalah tokoh bangsa dan pahlawan nasional.

"Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah," kata dia.

Masih Proses Penyempurnaan

Menanggapi protes dari masyarakat terkait Kamus Sejarah Indonesia, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid menyatakan, dokumen buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar di masyarakat merupakan salinan lunak naskah yang masih perlu disempurnakan.

"Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar dikutip dari situs resmi Kemendikbud, Selasa (20/4/2021).

Hilmar menuturkan, naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Baca juga: Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Hilmar juga menegaskan, Kemendikbud tidak akan mengesampingkan sejarah bangsa Indonesia, termasuk, sosok pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari yang namanya tidak tercantum pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan," kata Hilmar.

Kemendikbud Akui Kealpaan

Kemendikbud juga mengakui adanya kesalahan dari pihaknya karena salinan Kamus Sejarah Indonesia terbit dengan tidak mencantumkan sosok pendiri Nadlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid memastikan bahwa hal tersebut bukanlah kesengajaan, namun kealpaan dari pihaknya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan teknis yang telah terjadi dan menjadi kontroversi.

“Ini saya sih mengakui bahwa ini kesalahan karena kealpaan bukan karena kesengajaan, itu poin yang saya mau tekankan,” kata Hilmar dalam konferensi pers, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Selain itu, Hilmar menegaskan Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversi karena tidak mencantumkan nama pendiri tokoh Nadlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari sudah ditarik dari website.

“Bahwa sudah ditarik dari website-nya Rumah Belajar itu, jadi sudah diturunkan,” kata Hilmar.

Bahkan, Hilmar juga menarik semua peredaran terkait buku sejarah modern hingga buku tersebut mendapat mendapat peninjauan ulang atau review.

Hal itu dilakukannya karena ia berharap kejadian yang sama tidak kembali terulang.

“Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini, jadi langkahnya sangat konkrit ya, kita ingin memastikan bahwa itu beres,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Nasional
Apa Itu Identitas Nasional?

Apa Itu Identitas Nasional?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.