Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga super sakti menurunkan angka korupsi apabila menjalankan perannya dengan tepat.

Ia menyebutkan seharusnya KPK memperbanyak pencegahan di samping menjalankan tugasnya di bidang penindakan. 

"KPK ini super sakti. Jadi sebenarnya kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahannya akan banyak, akan bisa menurunkan korupsi. Tapi kalau hanya sekadar penindakan terus tanpa pencegahan saya pikir juga tidak akan arif," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK Tahun 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021), dikutip dari Antara.

"Sekarang saya lihat pimpinan KPK banyak mendorong pencegahan dan saya sangat apresiasi tentang itu," tambah Luhut.

Baca juga: Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut berharap agar KPK tidak membiarkan seseorang berbuat salah kecuali bila telah diingatkan maka penindakan bisa diterapkan.

Apalagi saat ini Indonesia sedang memiliki banyak proyek strategis di sejumlah daerah.

"Saya kira peran KPK harus maju, seperti penanganan pelabuhan ikan yang ada di penangkapan ikan di lumbung ikan nasional yang akan kita jalankan. Lalu soal kereta api cepat," katanya.

"Banyak sekali megaproyek yang ada di republik ini sedang berjalan yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan," tambah Luhut.

Baca juga: KPK: Perbaikan Sistem Partai Politik Merupakan Hulu Pencegahan Korupsi

lebih lanjut ia mengatakan, sudah seharusnya dari awal perencanaan proyek, KPK dilibatkan. Ia pun mencontohkan beberapa proyek yang jika KPK dilibatkan, maka akan perencanaannya bisa lebih hemat.

"Misalnya kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan sudah KPK ikut terlibat," ungkap Luhut.

Contoh lain adalah upaya perbaikan sistem di Pelabuhan Batam menggunakan "National Single Window".

"Cost pelabuhan kita 23 persen sekian, sedangkan di pelabuhan lain 13 persen sekian, jadi inefisiensi kita lebih dari 10 persen. Nah, sekarang dengan digitalisasi (dapat dikurangi), ini semua peran kita, termasuk dengan KPK," tambah Luhut.

Luhut kembali memberi contoh bagaimana pengadaan barang dapat dihemat dengan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca juga: Pesan Wapres tentang Pencegahan Korupsi di Indonesia...

Ia menyebut belanja modal pemerintah setiap tahun adalah sekitar Rp 1.300 triliun dan setelah diidentifikasi, ada 45 barang besar senilai total 34 miliar dolar bila seluruhnya diimpor.

"Kita sisir lagi ternyata ada 17 item yang bisa dibuat di dalam negeri, nilainya 17 miliar dolar AS atau sama dengan Rp 225 triliun. Ini angka yang sangat besar kalau diinvestasikan di dalam negeri dan akan mendatangkan lapangan kerja. Jadi ayo mari kita sama-sama awasi proses TKDN ini karena kalau TKDN ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan bagus," ungkap Luhut.

Selanjutnya soal "Batam Logistics Ecosystem" yang akan diterapkan juga di 8 pelabuhan di Indonesia, menurut Luhut butuh pendampingan KPK.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalamnya supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau proyek ini berjalan karena di situ sumber korupsi yang sangat banyak," tambah Luhut.