Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah limbah masa lalu.

Hal itu disampaikan Mahfud untuk generasi saat ini yang sebelumnya tidak mengetahui permasalahan hukum tersebut.

"Saya katakan bahwa kasus ini adalah limbah masalah dulu ke sekarang. Kasus ini dibuat tahun 1998 karena waktu itu terjadi krismon (krisis moneter)," ujar Mahfud dalam video yang dirilis Kemenko Polhukam, Senin (12/4/2021).

Terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Mahfud mengatakan bahwa tim itu hanya meneruskan tugas yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan negara dalam rangka menagih utang BLBI.

Ia menjamin, tim tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak akan melindungi orang-orang tertentu agar bisa terhindari dari jeratan hukum.

"Kami hanya bertugas meneruskan, tidak ada di sini untuk melindungi orang, memojokkan orang, tidak ada. Daftarnya sudah ada sejak tahun 2004 lalu, sekarang kita uji secara hukum dan Insya Allah kita akan bersungguh-sungguh," tegas Mahfud.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud juga mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, hingga kini utang BLBI tercatat menembus Rp 110 triliun.

"Saya baru saja memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun dari Kejaksaan Agung. Tadi menghitung Rp 109 triliun lebih, hampir Rp 110 triliun. Jadi bukan hanya Rp 108 triliun tapi Rp 109 triliun lebih. Tapi dari itu yang masih realistis untuk ditagih itu berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian," ungkap Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan atas utang BLBI.

"Masyarakat juga silakan awasi kalau ada yang aneh lapor saja ke KPK, lapor ke polisi, lapor ke Kejaksaan Agung," imbuh Mahfud.

Sebagai informasi, KPK mengeluarkan SP3 terhadap tersangka yang merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.

KPK berpendapat penghentian penyidikan kasus ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu, sebagai bagian dari adanya kepastian hukum dalam penegakkan yang dilakukan KPK.

Baca juga: Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Selasa (6/4/2021).

Keppres ini menugaskan Satgas dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI.