Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Kompas.com - 12/04/2021, 13:05 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat meninjau lokasi titik Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat meninjau lokasi titik Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

PENAJAM, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya berharap peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun ini.

Harapan itu ia sampaikan saat meninjau lokasi titik Istana Negara yang rencananya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

"Kita berharap di bulan Ramadhan yang suci ini, kita bisa meletakkan batu pertama untuk ibu kota negara. Itu harapan kita," kata Suharso.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap pada bulan Ramadhan tahun ini, semua persyaratan untuk pembangunan ibu kota negara dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota negara.

Baca juga: Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

"Kita punya kelompok kerja dengan semua kementerian. Kemarin ibu menteri KLHK ke sini, itu kelompok kerja yang semua diorkestrasi oleh Bappenas," ujarnya.

Dengan adanya kerja sama seluruh kementerian terkait, Suharso berharap tahun ini proses pembangunan akan berjalan lebih cepat.

"Kita berharap tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik," tambah dia.

Kendati demikian, tambah Suharso, pembangunan ibu kota negara tetap akan menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara di DPR.

Ia menunggu Surat Presiden (Surpres) tentang ibu kota negara diturunkan ke DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Nasional
Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Nasional
Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X