Kompas.com - 09/04/2021, 18:52 WIB
Ilustrasi CPNS KOMPAS/RADITYA HELABUMIIlustrasi CPNS
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun anggaran 2021/2021 untuk tenaga administrasi dikurangi.

Menurut dia, kepala negara ingin fokus merekrut ASN yang bisa menjadi tenaga penyuluh lapangan, sehingga ASN yang direkrut itu diharapkan bisa langsung mengerti kebutuhan masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden kita lebih banyak menampung tenaga penyuluh lapangan. Mengurangi tenaga-tenaga administrasi itu yang diinginkan," kata Tjahjo dalam diskusi daring bertajuk "Bincang Hangat Sosialisasi CPNS 2021", Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Sediakan Formasi CPNS Khusus untuk Lulusan Terbaik, Warga Papua, dan Penyandang Disabilitas

Tjahjo mengatakan, ASN di Indonesia saat ini ada 4.168.118 orang. Sebanyak 11 persen di antaranya pejabat struktural 11.

Kemudian, pejabat kesehatan 14 persen, guru dan dosen 36 persen, dan pelaksanan administrasi mencapai 39 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibinasa menilai, Indonesia akan kesulitan mewujudkan birokrasi yang cerdas dan berkelas dunia jika terlalu banyak ASN dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu akan sangat sulit, kita perlu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi baik lebih banyak," kata Bima.

Baca juga: Menpan RB: Seleksi CPNS 2021 Prioritaskan Terima Pegawai yang Terjun Langsung ke Lapangan

Menurut Bima, ASN berpendidikan SMA biasanya melakukan pekerjaan administratif.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada orang dengan kompetensi dan kemampuan yang baik untuk bisa membentuk birokrasi yang terbaik untuk Indonesia.

Adapun saat ini jumlah ASN yang berpendidikan SMA ada sebanyak 759.000 orang, sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 2,78 juta orang.

Selain itu, Bima mengungkapkan bahwa birokrasi Indonesia saat ini didominasi ASN yang sudah berumur.

Baca juga: Menteri PAN RB: Total Kebutuhan ASN Tahun Ini 1.275.387 Formasi

Padahal, menurut dia, saat ini jumlah penduduk milenial sudah mencapai hampir 65 persen.

"Tapi susunan birokrasinya lebih didominasi menyebutnya kolonial," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.