Kompas.com - 30/03/2021, 12:03 WIB
Ilustrasi guru mengajar di kelas. (Kompas.com/Kontributor Nunukan, Sukoco) Ilustrasi guru mengajar di kelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, tiga provinsi di Indonesia masih kekurangan tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS).

Adapun tiga provinsi yang dimaksud Suharmen yakni Provinsi Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

"Misalnya di Papua Barat itu jumlahnya sangat kurang, 8.950 orang. Kemudian, di Kepulauan Riau misalnya itu hanya 8.728 dan Bangka Belitung hanya 8.719," kata Suharmen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Dimulai Mei, Ini Tahapan Seleksi Sampai Pengumuman Guru PPPK

Menurut dia, data ini yang mengakibatkan menguatnya isu soal distribusi tenaga guru yang dialokasikan lebih banyak ke Pulau Jawa.

Namun, Suharmen tak menjelaskan lebih jauh terkait isu distribusi tersebut. Ia hanya mengungkapkan data yang dimiliki BKN terkait PNS tenaga guru.

Sementara itu, menurut dia, untuk data jumlah PNS tenaga guru paling banyak ada di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur dengan 156.013 orang.

"Kemudian diikuti dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat ada 146.655 orang, dan Jawa Tengah ada 142.840 orang," kata dia.

Suharmen juga mengungkapkan, berdasarkan data statistik, PNS tenaga guru hingga Desember 2020 sebanyak 1.418.266 orang.

Baca juga: Guru Penggerak Angkatan 4 Dibuka, Guru SLB dan SMK Bisa Daftar

Angka itu terdiri dari laki-laki sebanyak 522.007 orang atau 37 persen dan perempuan 63 persen atau 896.259 orang.

Sebelum memaparkan data sebaran PNS tenaga guru di Indonesia, Suharmen mengungkap data prediksi rincian PNS guru yang akan memasuki masa pensiun pada 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.