Kompas.com - 30/03/2021, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 5 tahun terakhir menurun sehingga tak sepadan dengan jumlah PNS yang akan memasuki usia pensiun.

Penyebabnya, kata Suharmen, moratorium.

Kendati ada pengangkatan CPNS dari sekolah kedinasan, menurutnya itu tidak siginifikan untuk menggantikan PNS pensiun.

"Jumlahnya tidak signifikan yaitu melalui jalur pendidikan kedinasan. Tapi jumlah ini juga tidak mampu menutup jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun," kata Suharmen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Seputar Seleksi CPNS 2021: Formasi Ditetapkan Akhir Maret, Peluang untuk Guru, dan Upaya Cegah Kecurangan

Ia pun menjabarkan jumlah PNS yang ada saat ini. Menurutnya, hingga Desember 2020 PNS ada sebanyak 4.168.118. Di antaranya, ada PNS tenaga guru sebanyak 1.418.266 orang.

"Terdiri dari laki-laki sebanyak 522.007 orang atau 37 persen, dan yang perempuan itu 63 persen atau 896.259 orang," ujarnya.

Guru usia pensiun

BKN juga telah membuat rincian PNS guru yang akan memasuki masa pensiun (berusia 60 tahun) pada 2021.

"Jadi kalau usianya kami hitung 60, maka jumlah guru yang akan pensiun adalah untuk 2021 sebanyak 69.999," terangnya.

Sementara itu, untuk guru yang akan memasuki usia 60 pada tahun berikutnya yaitu 2022 sebanyak 84.000. Kemudian pada 2023 sebanyak 86.000, 2024 sebanyak 80.880, dan 2025 sebanyak 82.500 orang.

Baca juga: Cegah Kecurangan, BKN Akan Gunakan Face Recognition dalam Tes CPNS

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.