Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpan RB Alokasikan 9.495 Formasi bagi Guru Madrasah

Kompas.com - 24/03/2021, 16:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jumlah itu merupakan bagian dari angkat kebutuhan guru PPPK sebanyak 1.002.616 orang untuk tahun anggaran 2021.

"Khusus untuk Kementerian agama akan dialokasikan, sementara ini, 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama untuk mengakomodasi guru-guru eks THK-II Kementerian Agama yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2019 yang lalu," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Menpan RB: Kok Sulit Capai 1 Juta Guru PPPK, Padahal Menkeu Sudah Siapkan Anggarannya

Sementara itu, dalam paparan Tjahjo, usulan formasi guru agama di sekolah negeri jumlahnya mencapai 27.303 formasi yang akan disebar ke 393 pemerintah daerah.

Rinciannya, 22.927 formasi untuk guru agama Islam, 2.727 guru agama Kristen, 1.307 guru agama Katolik, 402 guru agama Hindu, dan 39 guru agama Buddha.

Tjahjo menjelaskan, Kementerian Agama nantinya akan menyusun soal untuk keperluan seleksi kompetensi teknis dan modul belajar untuk kesiapan tes.

Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama akan meyinkronkan data-data peserta yang dapat mengikuti seleksi yakni guru agama di sekolah negeri atau swasta.

"Seleksi akan dilaksanakan bersama-sama dengan guru umum yakni menggunakan sistem UNBK (ujian nasional berbasis komputer) Kemendiknas," kata Tjahjo.

Adapun sejauh formasi guru PPPK yang sudah tersedia baru mencapai berada pada angka 565.633, padahal pihaknya sudah menyiapkan ruang bagi guru PPPK sebanyak 1.002.616 orang.

Sebagai jalan keluar, kata Tjahjo, kuota yang tersisa nantinya akan dialokasikan untuk penerimaan tahun depan.

"Kami sepakat bahwa seandainya tidak memenuhi kuota target maksimal nanti akan dialokasikan untuk tahun depan, berikutnya, itu intinya," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kebutuhan ASN Tahun Ini 1,275 Juta Orang, tapi Formasi yang Diajukan Baru 741.551

Di samping itu, total kebutuhan ASN pada 2021 mencapai 1.275.387 sedangkan formasi yang tersedia baru sebanyak 741.551 formasi.

Tjahjo mengatakan, jumlah formasi yang terbuka akan ditetapkan pada akhir 2021 sambil menunggu usulan-usulan dari instansi di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

"Mudah-mudahan akhir Maret ini akan kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi tawar-menawar masih banyak baik daerah, kemudian beberapa kementerian, lembaga, instansi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com