Menpan RB: Kok Sulit Capai 1 Juta Guru PPPK, Padahal Menkeu Sudah Siapkan Anggarannya

Kompas.com - 24/03/2021, 13:47 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengeluhkan target satu juta formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sulit tercapati.

"Satu juta guru ini kok ya begitu sulit sekali belum bisa mencapai target padahal sudah dipersiapkan anggaran oleh ibu menteri keuangan," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021).

Dalam paparannya, Tjahjo menyebut rencana penetapan guru PPPK baru berada pada angka 565.633, padahal pihaknya sudah menyiapkan ruang bagi guru PPPK sebanyak 1.002.616 orang.

Baca juga: Kebutuhan ASN Tahun Ini 1,275 Juta Orang, tapi Formasi yang Diajukan Baru 741.551

Sebagai jalan keluar, kata Tjahjo, kuota yang tersisa nantinya akan dialokasikan untuk penerimaan tahun depan.

"Kami sepakat bahwa seandainya tidak memenuhi kuota target maksimal nanti akan dialokasikan untuk tahun depan, berikutnya, itu intinya," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo menyampaikan, jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 2021 mencapai 1.275.387 orang.

Ia merinci, angka tersebut terdiri dari kebutuhan ASN untuk instansi pemerintah pusat sebanyak 83.669 orang dan instansi di daerah sebanyak 1.191.718 orang.

Untuk ASN di daerah, Tjahjo memerinci yaitu, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616 orang, PPPK non-guru sebanyak 70.008 orang, dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 119.094 orang.

Baca juga: Pemerintah Buka Seleksi 1 Juta Guru PPPK, Apakah Termasuk Guru Agama?

Tapo, rencana penetapan tahun baru berjumlah 741.551 lowongan terdiri dari 69.684 untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk pemerintah daerah.

"Untuk jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," ujar Tjahjo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X